Advertorial
Dedie Rachim Paparkan Komitmen Toleransi di Konferensi Kota Toleran Nasional 2026
KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menjadi narasumber dalam sesi acara bertajuk “Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Kota Toleran” pada Konferensi Kota Toleran (KKT) Tingkat Nasional Tahun 2026 yang diselenggarakan Setara Institute di Timika, Papua, Senin, 16 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan berbagai langkah konkret Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam memperkuat komitmen toleransi di tengah keberagaman masyarakat.
Dedie Rachim menyampaikan, kehadirannya dalam konferensi tersebut merupakan kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan toleransi antarumat beragama.
Menurutnya, Kota Bogor memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kerukunan, karena keberagaman yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Meski demikian, Pemkot Bogor terus berkomitmen membangun kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan hak asasi manusia.
“Alhamdulillah, hari ini saya diminta oleh Setara Institute untuk hadir sebagai narasumber dalam Konferensi Kota Toleran yang kedua tingkat nasional tahun 2026 di Timika, Papua,” ujar Dedie Rachim.

Ia menjelaskan, dalam konferensi tersebut dirinya memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemkot Bogor, terutama dalam meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi.
“Dengan modalitas keberagaman, tentu di Kota Bogor tantangannya cukup besar. Namun demikian, Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk terus menjaga tingkat toleransi antarumat beragama, kemudian juga menjunjung hak asasi manusia di berbagai bidang,” ungkapnya.
Ia menekankan, upaya menjaga toleransi membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, Pemkot Bogor akan terus mengajak para tokoh dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama memperkuat kehidupan masyarakat yang inklusif dan harmonis.
“Kami tentu harus terus mengajak para tokoh dan stakeholder lainnya untuk bisa mendukung peningkatan status atau peringkat Kota Bogor menjadi kota yang toleran di Indonesia,” tuturnya.
Selain Wali Kota Bogor, dalam diskusi tersebut hadir Bupati Sambas, Satono, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, dan Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono. Sesi tersebut dimoderatori Peneliti Senior SETARA Institute, Ikhsan Yosarie. (***)
Advertorial
Pemkot Bogor Garap Potensi PAD Digitalisasi Parkir
KlikBogor – Kota Bogor sebagai kota jasa, tentunya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ingin terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya melalui perparkiran dengan sistem digital agar menekan ‘kebocoran’.
Pemkot Bogor menegaskan keseriusan dalam melakukan digitalisasi perparkiran. Hal ini tak lain untuk meningkatkan PAD. Salah satu langkahnya melalui integrasi data transaksi parkir secara real-time, baik dari parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum
“Integrasi data transaksi secara real-time, baik dari parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum, penting untuk memudahkan rekonsiliasi penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan daerah dari perpakiran,” kata Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim saat memberikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu (14/10) lalu.
Dedie mengatakan, pengelolaan parkir perlu didukung sistem informasi yang terintegrasi. Dengan begitu, pemerintah dapat memantau transaksi dan mempermudah pencocokan data penerimaan daerah.
Menurutnya, digitalisasi pembayaran juga perlu diperkuat melalui penggunaan QRIS, kartu elektronik, maupun sensor otomatis. Penerapan teknologi tersebut harus didukung tata kelola yang jelas agar pengelolaan parkir berjalan tertib dan akuntabel.
Selain sistem pembayaran, Pemkot Bogor menilai regulasi perparkiran perlu mengatur manajemen lalu lintas, pelayanan publik, standar teknis, perizinan, pembinaan, hingga penertiban. Pengaturannya juga perlu diselaraskan dengan ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa parkir dan retribusi parkir dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya.
Pemkot Bogor juga menyoroti profesionalisme juru parkir. Menurut Dedie, mekanisme rekrutmen dan penggajian petugas perlu diatur agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional.
Di sisi lain, penataan lokasi parkir juga menjadi perhatian. Pemkot Bogor mempertimbangkan penetapan kawasan pengendalian parkir di titik kemacetan atau lokasi dengan bangkitan lalu lintas tinggi.
Penyediaan fasilitas park and ride yang terintegrasi dengan transportasi massal juga masuk dalam poin pembahasan.
Melalui penguatan regulasi dan penerapan teknologi, Pemkot Bogor mendorong pengelolaan parkir yang lebih tertib dan transparan. Integrasi data transaksi diharapkan dapat membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan.
Sementara itu, Pemkot juga mulai membidik sejumlah titik untuk penerapan parkir jam malam. Sedikitnya tiga lokasi dinilai memiliki potensi besar untuk diberlakukan sistem tersebut, yakni kawasan Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Sudirman, dan Pandu Raya.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, ketiga lokasi tersebut masuk dalam pembahasan awal karena dinilai memiliki aktivitas parkir yang cukup tinggi.
“Misalnya, Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Soedirman, dan Pandu Raya,” ungkap Jenal.
Namun, Pemkot Bogor masih merampungkan pendataan titik-titik parkir yang akan masuk dalam skema parkir jam malam. Jenal menargetkan proses tersebut rampung pada pertengahan November.
Penerapan parkir jam malam menjadi bagian dari upaya Pemkot Bogor mengoptimalkan PAD dari sektor retribusi parkir.
Jenal bahkan mematok target kenaikan pendapatan yang cukup signifikan. Jika tahun ini target retribusi parkir berada di angka Rp4 miliar, tahun depan Pemkot Bogor menargetkan angkanya bisa mencapai Rp11 miliar.
“Hasil pendapatan itu bisa dikonversi jadi PAD. Dari target Rp4 miliar, tahun depan saya targetkan bisa tembus Rp11 miliar,” kata Jenal.
Dalam skema tersebut, titik-titik parkir yang diberlakukan jam malam nantinya akan dijaga petugas resmi. Adapun layanan parkir malam direncanakan berlangsung mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB.
Pemkot Bogor juga berencana merekrut juru parkir (jukir) baru untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. Namun, jumlah kebutuhan jukir belum dapat dipastikan karena proses pendataan titik parkir masih berjalan.
“Ya makanya kita belum berani sampaikan berapa jumlahnya. Dishub selesai mendatanya, termasuk titik yang akan diberlakukan jam malam,” terangnya.
Jenal menegaskan, penataan sistem perparkiran di Kota Bogor akan terus dilakukan. Ia menilai pembenahan sektor tersebut harus tetap berjalan selama pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perubahan.
“Tidak ada kata terlambat, selagi masih ada kekuatan untuk mengubahnya,” katanya. (***)
Advertorial
Dukung Kontingen Kota Bogor, Adityawarman Adil Tekankan Semangat Juang dan Sportivitas
KlikBogor – Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 yang digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Sabtu, 7 November 2026.
Pembukaan pesta olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut diawali dengan defile yang menampilkan kontingen dari 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat yang siap berkompetisi untuk memperebutkan prestasi terbaik.
Dalam kesempatan tersebut, Adityawarman Adil menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026.
Menurutnya, ajang ini menjadi momentum penting bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengharumkan nama daerah.
Ia berpesan agar seluruh atlet, khususnya kontingen Kota Bogor, dapat mengikuti setiap pertandingan dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta memberikan kemampuan terbaiknya.
“Porprov bukan hanya tentang mengejar kemenangan dan meraih medali, tetapi juga bagaimana para atlet menunjukkan semangat juang, kedisiplinan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas,” kata Dr. Adityawarman.

Ia juga berharap keikutsertaan Kota Bogor dalam ajang olahraga tingkat Jawa Barat ini dapat menjadi kesempatan untuk membuktikan hasil pembinaan olahraga yang selama ini telah dilakukan.
Menurutnya, prestasi olahraga tidak bisa diraih secara instan. Dibutuhkan proses panjang, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas pelatih, hingga dukungan fasilitas dan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan.
Dr. Adityawarman juga menilai Porprov menjadi sarana mempererat persaudaraan antardaerah. Persaingan di arena pertandingan diharapkan tetap berjalan sehat tanpa menghilangkan semangat kebersamaan sebagai bagian dari masyarakat Jawa Barat.
”Kami tentu berharap kontingen Kota Bogor bisa meraih prestasi membanggakan. Namun, yang tidak kalah penting adalah menjaga nama baik daerah, menunjukkan karakter atlet yang tangguh, dan tetap menjunjung sportivitas,” ucapnya.
Ia menegaskan, DPRD Kota Bogor mendukung upaya peningkatan prestasi olahraga daerah melalui sinergi antara pemerintah daerah, insan olahraga, pelatih, atlet, serta seluruh elemen masyarakat.
Melalui Porprov XV Jawa Barat 2026, Adityawarman berharap lahir atlet-atlet potensial yang mampu membawa nama Kota Bogor ke tingkat yang lebih tinggi, sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Kota Hujan. (***)
Advertorial
Dedie Rachim Kawal Pembangunan Pusat Layanan Baru di Kota Bogor
KlikBogor – Rencana pembangunan pusat layanan baru Kota Bogor, tepatnya di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, tak terwujud dalam semalam. Bergulir sejak 2020 melalui lobi hibah lahan ke pemerintah pusat, proyek ini melewati proses panjang, mulai dari pengurusan aset, penyusunan desain, hingga pencarian anggaran. Kini, setelah bertahun-tahun direncanakan, pembangunan fisik mulai terlihat melalui pengerjaan jalan akses.
Kawasan yang semula dirancang sebagai pusat perkantoran pemerintah itu kini berkembang menjadi konsep pusat layanan masyarakat terpadu. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menargetkan kawasan tersebut dapat mendekatkan berbagai layanan publik sekaligus mengurangi kepadatan aktivitas pemerintahan di pusat kota.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengawal rencana tersebut sejak masih menjabat Wakil Wali Kota Bogor. Langkah awal dilakukan dengan membentuk tim analisis sosial ekonomi untuk menyiapkan persyaratan pengajuan hibah lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Pada Desember 2020, Pemkot Bogor mengajukan permohonan hibah sekitar 9 hektare lahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dari luasan tersebut, Pemkot berharap sedikitnya 6 hektar dapat dimanfaatkan untuk membangun pusat pemerintahan baru di Katulampa.
Kajian sosial ekonomi menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Pemkot pun melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar permohonan tersebut dapat diproses.
“Alhamdulillah DJKN telah merespons permohonan hibah lahan yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Bogor,” kata Dedie setelah memimpin rapat koordinasi pembentukan Tim Analisis Sosial Ekonomi pada Desember 2020.
Perjuangan tersebut membuahkan hasil pada 25 November 2021. Pemerintah pusat menghibahkan aset eks BLBI kepada Pemkot Bogor untuk sejumlah peruntukan dengan total luasan sekitar 10,2 hektar di tiga lokasi.
Rinciannya, 6 hektar di Katulampa untuk pusat pemerintahan baru, 3,2 hektar di Kelurahan Empang untuk rencana stoplet jalur ganda Bogor-Sukabumi, serta sekitar 1 hektar di jalur Regional Ring Road (R3).
Dedie menjelaskan, pemanfaatan aset tersebut merupakan bagian dari upaya menata persebaran kantor pemerintahan. Selama ini, sejumlah kantor yang berada di lokasi berbeda membuat aktivitas pelayanan dan administrasi tersebar di beberapa titik.
“Karena ini (lahan) terpisah-pisah, kemungkinan kita akan kerja sama untuk Samsat Kota Bogor bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedie saat menjelaskan rencana pemanfaatan aset hibah pada November 2021.
Memasuki 2023, lahan Katulampa telah menjadi aset Pemkot Bogor dan bersertifikat atas nama pemerintah daerah. Tahap berikutnya adalah menyiapkan desain bangunan dan akses menuju kawasan.
Namun, persoalan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Pada pertengahan 2023, Pemkot mengajukan kebutuhan dana sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar kepada pemerintah pusat untuk pembangunan pusat pemerintahan baru.
Hingga Februari 2024, pengajuan tersebut belum mendapat jawaban. Pemkot pun perlu mencari alternatif pembiayaan agar rencana pembangunan dapat berlanjut.
Pada 2024, perencanaan mulai diarahkan pada penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.
Pemkot merencanakan pemindahan sekitar 20 organisasi perangkat daerah (OPD) ke kawasan Katulampa, sementara Balai Kota di Jalan Ir. H. Juanda tetap difungsikan.
OPD yang masuk dalam rencana pemindahan antara lain Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bapperida, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, Disparbud, Dinkukmdagin, DP3A, DPPKB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP, DLH, dan DPUPR.

Pada akhir 2024, proyek tersebut direncanakan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pemkot juga menyiapkan skema tahun jamak karena pembangunan kawasan diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran.
Memasuki 2025, perhatian Pemkot tak hanya tertuju pada pembangunan gedung, tetapi juga aksesibilitas kawasan.
Pada Mei 2025, Dedie menyampaikan rencana peninjauan ulang DED sekaligus pembangunan jalan akses yang menghubungkan lahan PT Sejahtera Eka Graha (SEG) dengan lahan PT Kharisma Tangguh Persada (KTP). Konektivitas itu juga direncanakan mendukung akses menuju Jalan Parung Banteng, Summarecon, dan Tol Bogor Selatan.
“Tahun ini kami akan review Detail Engineering Design (DED) yang sudah ada dan membangun jalan akses dari lahan PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG) ke lahan PT Kharisma Tangguh (KTP),” ujar Dedie pada 5 Mei 2025.
Pada 2026, konsep kawasan berkembang menjadi pusat layanan masyarakat terpadu. Selain gedung perkantoran, fasilitas yang direncanakan mencakup sarana olahraga, masjid, dan akses jalan baru di kawasan Bogor Timur.
Dedie menegaskan, orientasi pembangunan bukan semata-mata memindahkan kantor pemerintahan, melainkan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan dalam satu kawasan.
“Namanya bukan pusat pemerintahan, sebetulnya pusat layanan masyarakat Kota Bogor,” ungkap Dedie pada 14 Februari 2026.
Salah satu layanan yang diharapkan semakin mudah dijangkau adalah perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Saat ini, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sejumlah layanan lainnya masih berada di lokasi berbeda.
Setelah melalui tahapan perencanaan selama beberapa tahun, pembangunan fisik mulai terlihat pada 2026 melalui pengerjaan jalan akses.
Saat meninjau proyek pada 12 Oktober 2026, Dedie menyebut progres pembangunan jalan telah mencapai 48 persen, atau 10 persen lebih cepat dibandingkan target. Pekerjaan meliputi pembersihan lahan atau land clearing serta pembangunan badan jalan.
Akses tersebut menghubungkan Tol Bogor Selatan dengan kawasan Bogor Raya City. Pemkot menargetkan jalan itu mulai beroperasi pada Desember 2026 untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah Bogor Timur.
Sementara itu, lahan seluas 6 hektar di Katulampa disiapkan untuk menampung 21 kantor OPD. Kawasan tersebut juga direncanakan dilengkapi sarana olahraga dan tempat ibadah.
Meski akses jalan mulai dikerjakan, pembangunan gedung perkantoran belum dimulai. Dedie menyebut pembangunan gedung direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2027.
Dengan demikian, pengerjaan jalan menjadi tahap fisik awal yang mengantarkan rencana pusat layanan masyarakat Kota Bogor menuju fase pembangunan berikutnya. Setelah melewati proses pengajuan hibah, penyiapan lahan, penyusunan desain, dan pencarian pembiayaan, realisasi kawasan Katulampa kini berlanjut dengan penyiapan infrastruktur dasar. (***)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Serba Serbi1 tahun agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Berita1 tahun ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi2 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata
