KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pembinaan olahraga prestasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor dengan IKIGAI Fitness yang secara resmi ditetapkan sebagai Official Gym Partner Pemkot Bogor untuk mendukung program pelatihan fisik dan recovery atau pemulihan atlet.

Penandatanganan kerja sama ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Sekretariat Daerah Kota Bogor, Eko Prabowo, yang mewakili Wali Kota Bogor. Turut hadir Kepala Dispora Kota Bogor, Anas S. Rasmana, jajaran Pemkot Bogor, pengurus cabang olahraga, serta manajemen IKIGAI Fitness.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bogor yang dibacakan Aspemkesra Setda Kota Bogor, Eko Prabowo, mengapresiasi atas terjalinnya kolaborasi tersebut. Menurutnya, pembangunan olahraga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar para atlet memperoleh pembinaan yang semakin berkualitas.

“Prestasi olahraga merupakan hasil dari pembinaan yang berkelanjutan. Pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan dunia usaha seperti IKIGAI Fitness menjadi langkah positif untuk memperkuat pembinaan atlet melalui penyediaan fasilitas latihan yang berkualitas. Kami berharap kerja sama ini mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi yang mengharumkan nama Kota Bogor di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional,” katanya, Jumat, 7 Agustus 2026.

Baca juga: Ribuan Anak di Kota Bogor Ditarget Kembali Bersekolah

Sementara itu, Kepala Dispora Kota Bogor, Anas S. Rasmana menegaskan bahwa fasilitas gym merupakan kebutuhan bagi seluruh cabang olahraga, bukan hanya olahraga yang identik dengan latihan beban.

“Masih ada anggapan bahwa gym hanya dibutuhkan oleh cabang olahraga tertentu. Padahal pada dasarnya semua cabang olahraga membutuhkan gym. Setiap atlet memerlukan kekuatan, daya tahan, keseimbangan, kelincahan, mobilitas, dan pemulihan yang baik agar dapat mencapai performa terbaiknya. Yang membedakan bukan kebutuhan akan gym, melainkan program latihan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing cabang olahraga,” ujarnya.

la menambahkan bahwa penunjukan IKIGAI Fitness sebagai Official Gym Partner diharapkan dapat menjadi salah satu langkah nyata dalam memperkuat pembinaan atlet Kota Bogor.

“Melalui kerja sama ini kami ingin memberikan akses yang lebih baik bagi atlet-atlet Kota Bogor terhadap fasilitas latihan dan recovery yang berkualitas. Harapannya, mereka dapat berlatih secara optimal, meminimalkan risiko cedera, serta memiliki kesiapan fisik yang lebih baik dalam menghadapi berbagai kompetisi,” katanya.

Baca juga: Kota Bogor Menuju Porprov Jabar, 5 Ribu Lebih Atlet Siap Bertanding

Sebagai Official Gym Partner, IKIGAI Fitness akan mendukung program pembinaan atlet melalui penyediaan fasilitas gym, pendampingan latihan fisik, serta layanan recovery yang dapat dimanfaatkan oleh atlet dari berbagai cabang olahraga sesuai dengan kebutuhan program pembinaan yang disusun oleh Dispora Kota Bogor.

Direktur IKIGAI Fitness, Ilham Gemilang menyampaikan, rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan Pemkot Bogor.

“Merupakan suatu kehormatan bagi IKIGAI Fitness untuk dipercaya menjadi Official Gym Partner Pemerintah Kota Bogor. Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan layanan terbaik dalam mendukung pembinaan atlet. Kami siap berkolaborasi dengan Dispora dan seluruh pemangku kepentingan demi menciptakan lingkungan latihan yang nyaman, aman, dan berkualitas bagi atlet-atlet Kota Bogor,” katanya.

Dengan terjalinnya kemitraan ini, Pemkot Bogor optimistis pembinaan atlet akan semakin terarah dan berkualitas, sehingga mampu melahirkan prestasi yang membanggakan serta memperkuat posisi Kota Bogor sebagai salah satu daerah dengan potensi olahraga yang terus berkembang.

(rls/hrs)

KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, membenarkan bahwa Direktur Umum (Dirum) Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor, Samsudin, telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Pengajuan tersebut disampaikan langsung kepada Wali Kota dan saat ini sedang diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Dedie Rachim mengatakan, keputusan untuk mengundurkan diri merupakan hak pribadi yang didasari berbagai pertimbangan, baik secara personal maupun profesional. Ia menghormati keputusan tersebut.

“Kenapa mau keluar, tentu ada pertimbangan pribadi, dan pertimbangan profesional. Jadi saya menyerahkan, karena beliau yang menyampaikan ke saya untuk mengundurkan diri. Ya, mangga (bahasa Sunda artinya silahkan),” ujar Dedie Rachim kepada wartawan usai peninjauan pembangunan Pasar Merdeka, Kamis, 6 Agustus 2026.

Baca juga: Pasar Merdeka Tampil dengan Wajah Baru: Pasar Bersih hingga Onderdil

Namun, Dedie Rachim mengaku tidak menanyakan secara rinci alasan maupun rencana karier bersangkutan setelah melepas jabatannya di Perumda PPJ.

“Beliau kan seorang yang punya jaringan yang luas. Saya enggak nanya, ‘Pak, diterima di perusahaan apa?’. Masa ditanya, ‘Pak, di sana gajinya berapa? Di sini gajinya berapa?’ Kan enggak saya tanya. Ya, barangkali di sana lebih besar, masa kita tahan-tahan. Mangga ditanya,” katanya.

Terkait keberlangsungan Perumda PPJ, Dedie Rachim memastikan roda perusahaan tetap berjalan. Untuk sementara waktu, tugas Dirum akan dirangkap oleh jajaran direksi yang saat ini masih menjabat.

“Untuk sementara bisa dirangkap lah oleh direksi yang ada,” kata Dedie Rachim. Baca juga: Perumda Pasar Pakuan Jaya Fungsikan Lahan Eks Pasar dan Plaza Bogor jadi Area Parkir Sementara

(hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memperkuat upaya menekan angka tidak sekolah (ATS) melalui kolaborasi lintas sektor dan penyediaan berbagai jalur pendidikan yang lebih mudah diakses masyarakat. Saat ini, jumlah ATS di Kota Bogor tercatat sekitar 9.900 anak.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Herry Karnadi mengatakan bahwa Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor memberikan perhatian serius terhadap penanganan ATS di Kota Bogor.

Untuk mempercepat penanganan, Disdik menggandeng berbagai perangkat daerah dan instansi, mulai dari Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan, kecamatan, hingga unsur kewilayahan.

Selain itu, Disdik juga melibatkan Karang Taruna, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Rumah Data, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta berbagai lembaga masyarakat untuk bersama-sama mengajak anak-anak yang putus sekolah kembali mengenyam pendidikan.

Herry mengatakan, gerakan tersebut telah dimulai sejak Juni 2026 melalui Gebyar PKBM yang dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kota Bogor. Selanjutnya, Rakornis digelar untuk menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan agar penanganan ATS berjalan lebih efektif.

“Hari ini kita Rakornis untuk menyamakan lagi langkah dan target,” ujar Herry di sela Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) penanganan ATS Tingkat Kota Bogor Tahun 2026 di Hotel Onih, Kamis, 6 Agustus 2026.

Baca juga: Komisi II Dorong Perubahan Sistem Pengelolaan Parkir di Kota Bogor

Pemkot Bogor menargetkan sebanyak mungkin anak yang putus sekolah dapat kembali bersekolah sebelum penutupan atau cut off Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada Agustus 2026. Dengan demikian, data yang tercatat di Kementerian Pendidikan dapat diperbarui sehingga angka ATS Kota Bogor semakin menurun.

Saat ini, jumlah anak tidak sekolah di Kota Bogor tercatat sekitar 9.900 anak. Angka tersebut telah mengalami penurunan dibandingkan Desember tahun lalu yang mencapai sekitar 10.700 anak.

Herry berharap kolaborasi lintas sektor yang semakin luas dapat mempercepat penurunan angka tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Untuk mendukung target itu, Disdik Kota Bogor menyiapkan tiga langkah strategis.

Pertama, melalui program beasiswa SMP swasta. Kedua, memperluas akses pendidikan melalui PKBM, dan ketiga, membentuk Kelompok Belajar (Pokjar) yang akan mendekatkan layanan pendidikan hingga tingkat lingkungan.

Melalui Pokjar, proses belajar dapat dilaksanakan di fasilitas umum seperti posyandu, aula kelurahan, maupun kantor RW dengan dukungan tenaga pendidik dari PKBM.

Menurut Herry, konsep Pokjar merupakan strategi jemput bola agar anak-anak yang terkendala jarak maupun akses tetap dapat memperoleh layanan pendidikan.

Baca juga: Gebyar PKBM Kota Bogor, Ribuan Siswa Terima Ijazah Paket A hingga C

Pemkot Bogor juga menargetkan penurunan ATS hingga 2.000–3.000 anak pada tahun ini. Target tersebut akan dibarengi dengan verifikasi data ATS, termasuk mengidentifikasi warga yang telah pindah domisili atau tidak lagi berada di Kota Bogor.

Ia menjelaskan, ada tiga faktor penyebab utama anak putus sekolah. Faktor pertama adalah akses pendidikan, seperti keterbatasan daya tampung sekolah, ruang belajar, maupun ketersediaan sarana pendidikan.

Faktor kedua adalah tingkat kesejahteraan yang menyebabkan kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah, mulai dari biaya transportasi, seragam, hingga perlengkapan belajar.

Sementara faktor ketiga adalah faktor kultural, salah satu contohnya masih adanya pandangan sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan hingga jenjang SD atau SMP sudah cukup.

Herry menambahkan, dua faktor yakni akses pendidikan dan tingkat kesejahteraan ditangani melalui program beasiswa, PKBM, dan Pokjar. Sedangkan faktor kultural belum bisa terjangkau dan memerlukan pendekatan yang lebih panjang melalui edukasi, sosialisasi, serta peningkatan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan.

(hrs)