KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memutar otak untuk menggerakkan roda ekonomi dan melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur di tengah efisiensi anggaran. Pasalnya, dana transfer daerah untuk Kota Bogor mengalami pemotongan hingga sekitar Rp300 miliar.

​Sebagai solusinya, Pemkot Bogor mendorong penerapan skema creative financing (pembiayaan kreatif) atau non-APBD melalui kemitraan bersama pihak swasta, program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga insentif pemerintah pusat.

​Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat menghadiri dan membuka Musyawarah Cabang (Muscab) X BPC Gapensi Kota Bogor yang mengusung tema “Memperkuat Sinergi Badan Usaha Konstruksi dan Pemerintah Kota Bogor dalam Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan” di IPB International Convention Center (IICC), Kamis, 15 Oktober 2026.

​Dalam sambutannya, Dedie A. Rachim memaparkan sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Bogor yang berjalan tanpa membebani APBD secara penuh:

​Pembangunan Overarm Ciawi 2: Proyek akses sambungan Keluar Tol Bocimi di Ciawi ini murni memanfaatkan dana CSR dari Sinarmas Group sebesar hampir Rp120 miliar.

​Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL): Pembangunan dua unit pembangkit listrik tenaga sampah di Galuga dan Kayumanis dengan kapasitas masing-masing 1.500 ton per hari. Proyek senilai kurang lebih Rp2 triliun per lokasi ini didukung investasi swasta, sedangkan APBD hanya dialokasikan untuk pembebasan lahan (land clearing) dan akses jalan.

​Infrastruktur Kawasan dan Bundaran: Pembangunan bundaran kawasan masuk Bogor Selatan/Summarecon ke arah Kota Bogor menggunakan komitmen kontribusi penuh pengembang lokal.

​Penataan Kawasan Pasar Anyar & JPO Salmun: Penataan kawasan Pasar Anyar, Pasar Kebon Kembang, hingga pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Salmun memanfaatkan kombinasi pembiayaan BUMD (Perumda), partisipasi pihak ketiga, serta dana insentif daerah dari Kementerian Dalam Negeri.

​Kelanjutan Ring Road 3 (R3): Pembangunan lanjutan R3 dari Ciliwung hingga Wangun dan pembangunan jembatan akan memanfaatkan bantuan skema pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah Kementerian Keuangan.

​”Tantangan kita sekarang adalah anggaran transfer daerah berkurang Rp300 miliar. Persoalan utamanya, bagaimana menggerakkan ekonomi daerah jika pemicunya tidak ada? Oleh karena itu, Pemkot Bogor mencari solusi jangka pendek, menengah, dan panjang melalui creative financing,” ujar Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

​Ia menambahkan bahwa transparansi dan kerja sama antarlembaga sangat krusial agar pembangunan berjalan lancar tanpa terjerat hukum.

​”Saya berusaha melindungi teman-teman ASN dan kontraktor. Mari kita tegakkan kode etik dan aturan yang berlaku. Kami di internal Pemkot terus membenahi sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih terbuka, fair, transparan, dan akuntabel,” tegas Dedie.
​
​Pada gelaran Muscab X ini, H. Irwan M. Nur resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua BPC Gapensi Kota Bogor untuk masa bakti 2026–2031.

​Dalam pidato perdananya, Irwan menegaskan bahwa Muscab X bukan sekadar agenda rutin lima tahunan untuk pergantian pengurus, melainkan momentum evaluasi, refleksi, sekaligus batu loncatan bagi Gapensi Kota Bogor untuk bertransformasi di tengah pesatnya perkembangan sektor jasa konstruksi.

​Irwan menyoroti tantangan geografis dan alam Kota Bogor, seperti intensitas curah hujan yang tinggi, kontur tanah, serta dinamika sosial, yang menuntut kontraktor lokal bekerja dengan standar mutu tinggi dan mengedepankan manajemen risiko bencana.

​”Membangun infrastruktur di Kota Bogor memiliki tantangan tersendiri. Kami menuntut para pelaku jasa konstruksi lokal untuk mengutamakan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan mutu. Lewat sinergi bersama Pemkot Bogor, Kadin, dan Dinas PUPR, kami berkomitmen memaksimalkan peran pengusaha serta tenaga kerja lokal agar perekonomian daerah berputar,” ungkap Irwan.

​Ia juga menambahkan bahwa Gapensi siap mendukung penuh arah kebijakan Pemkot Bogor dalam mewujudkan tata ruang kota yang modern tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan identitas budaya.
​
​Acara Muscab X BPC Gapensi Kota Bogor ditutup dengan pembukaan resmi oleh Wali Kota Bogor serta penguatan komitmen seluruh jajaran pengurus dan anggota asosiasi. Dengan berpegang pada semangat musyawarah dan kekeluargaan, Gapensi siap menjadi mitra solutif dan strategis pemerintah daerah.

​Muscab X ini menggemakan jargon utama: “Gapensi Jaya, Bogor Beres, Bogor Maju!” sebagai simbol kesiapan pengusaha konstruksi lokal mengawal akselerasi pembangunan infrastruktur Kota Bogor ke depan.

(rls/hrs)

KlikBogor – Sekolah Dasar Negeri (SDN) Semeru 6 Kota Bogor mendapat bantuan pemerintah melalui program revitalisasi satuan pendidikan, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Direktorat Sekolah Dasar.

Sebelum direvitalisasi, SDN Semeru 6 memerlukan sejumlah perbaikan, terutama pada bagian atap, ventilasi, dan sirkulasi udara. Pasalnya, beberapa bagian plafon sekolah sudah mengalami kerusakan, bahkan ada yang terjatuh.

Proses pembangunan dilaksanakan sesuai dengan regulasi melalui mekanisme swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dengan anggaran sebesar Rp965.759.526 yang bersumber dari APB Kemendikdasmen.

Revitalisasi satuan pendidikan ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Program tersebut mencakup revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran melalui Papan Interaktif Digital (PID), serta pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).

Baca juga: Penataan Kabel Udara ke Tanah di Kota Bogor Ditarget 20 Km 

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, revitalisasi sekolah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program Asta Cita.

“Alhamdulillah, ada ruang kelas baru, kemudian juga perbaikan ruang kelas lama, dan yang pasti ada beberapa tambahan ya untuk perbaikan sarana di toilet dan ruang guru, termasuk juga ruang serbaguna. Jadi kita bersyukur, berterima kasih atas bantuan dari Presiden Prabowo Subianto,” ucap Dedie Rachim saat meninjau sekolah dan persiapan open house, Rabu, 14 Oktober 2026.

Melalui program Asta Cita, perbaikan dan penambahan ruang kelas serta berbagai fasilitas pendidikan diharapkan dapat mendukung lahirnya sumber daya manusia unggul di Kota Bogor yang dimulai dari satuan pendidikan.

Pembangunan melalui mekanisme swakelola dengan anggaran yang telah dialokasikan tersebut menghasilkan pekerjaan yang dinilai baik. Sekolah yang sebelumnya memiliki fasilitas kurang memadai kini menjadi lebih representatif.

“Alhamdulillah, kita lihat sekarang sudah lebih baik. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ke depan untuk mencetak sumber daya manusia unggul di Kota Bogor,” ungkapnya.

Kondisi SDN Semeru 6 Kota Bogor setelah mendapat bantuan revitalisasi dari pemerintah.

Revitalisasi SDN Semeru 6 juga menjadi bagian dari upaya integrasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Penetapan SDN Semeru 6 sebagai penerima bantuan didasarkan pada data pokok pendidikan (Dapodik), yang kemudian disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Baca juga: Direvitalisasi, SDN Pakuan Kota Bogor Tambah 8 Ruang Kelas Baru

Kepala SDN Semeru 6 Kota Bogor, Dewi Sintawati mengatakan, pembangunan melalui mekanisme swakelola tersebut mendapat pendampingan dan pembinaan dari unsur Satuan Tugas Inspeksi Gabungan Antipungli (SIGAP).

Selain itu, seluruh pengadaan telah mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetujui dan tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pihak sekolah dan Kemendikdasmen.

“Sebelum penyusunan RAB, tim konsultan perencana telah melakukan asesmen menyeluruh terhadap kelayakan material eksisting. Jadi semua dijalankan sesuai dengan yang tertera pada RAB yang telah disetujui. Karena sebelum proses pekerjaan itu lebih dulu dilakukan penyusunan RAB, sehingga semua sesuai,” imbuhnya.

Dewi juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kemendikdasmen atas bantuan yang diberikan.

Ia berharap kondisi ruang kelas yang sebelumnya kurang memadai kini dapat memberikan kenyamanan lebih bagi para siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.

(rls/hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus melanjutkan penataan kabel udara dengan memindahkannya ke bawah tanah. Kali ini, penataan dilakukan di kawasan Jalan RE Martadinata.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, realisasi penurunan kabel udara hingga Oktober 2026 baru mencapai sekitar 9 kilometer dari target sepanjang 20 kilometer pada tahun ini.

“Tahun ini target kita 20 kilometer, kemudian baru terealisasi sampai Oktober ini sembilan kilometer,” ujar Dedie Rachim, Rabu, 14 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, penataan kabel udara akan dilanjutkan secara bertahap di sejumlah ruas jalan lainnya. Selain Jalan RE Martadinata, penataan juga mencakup Jalan Tentara Pelajar, Jalan KH. R. Abdullah Bin Nuh, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Veteran, Jalan Merdeka, hingga Jalan Arya Suryalaga.

Pemkot Bogor juga merencanakan penurunan kabel udara di Jalan Siliwangi dan Jalan Suryakencana. Khusus di Jalan Suryakencana, pekerjaan penggalian untuk penanaman kabel ditargetkan mulai dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

Baca juga: DPRD Kota Bogor Soroti DTSN, Minta Diperbaiki Jelang Penganggaran 2027

Dedie Rachim meminta para pemilik toko dan pelaku usaha di sepanjang ruas jalan yang terdampak untuk menyesuaikan aktivitas selama pekerjaan berlangsung.

“Mohon nanti para pemilik toko dan pelaku usaha di sepanjang ruas jalan yang terdampak untuk menyesuaikan aktivitasnya selama pekerjaan berlangsung,” katanya.

Ia menegaskan, pelaksanaan konstruksi harus memperhatikan ketertiban, kerapian, dan kenyamanan masyarakat. Bekas galian juga harus dibersihkan agar tidak mengganggu aktivitas warga.

“Saya mendapatkan komitmen dari APJATEL dan pelaksana agar pengerjaannya tetap mengacu pada kaidah-kaidah penanganan konstruksi penurunan kabel. Harus tertib, rapi, tidak mengganggu, dan sebagainya,” tuturnya.

Menurutnya, kabel yang diturunkan merupakan kabel serat optik milik berbagai penyedia layanan telekomunikasi atau provider, baik yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (APJATEL) maupun yang tidak tergabung dalam asosiasi tersebut.

Baca juga: Mobil Bermuatan 8 Jeriken Bensin Terbakar di Mulyaharja, 2 Orang Terluka

Untuk mendukung pelaksanaan program itu, Pemkot Bogor berkoordinasi dengan APJATEL agar pemindahan kabel dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan para penyedia jaringan telekomunikasi.

“Ini betul-betul sinergi dan kolaborasi yang sudah kita bangun sejak 2021–2022. Harapannya, masyarakat bisa merasakan dampaknya dari sisi estetika kota,” terangnya.

Dedie Rachim mengakui, pelaksanaan penurunan kabel udara tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat. Salah satu kendalanya adalah proses perizinan, terutama ketika jalur kabel melintasi jalan nasional maupun jalan provinsi.

Meski demikian, Pemkot Bogor berkomitmen melanjutkan program tersebut secara konsisten. Dengan tambahan pekerjaan di Jalan Siliwangi dan Jalan Suryakencana, panjang penataan kabel yang ditargetkan dapat mencapai sekitar 12 kilometer.

“Yang penting berproses, ada tindak lanjut dan ada hasilnya. Kita tetap konsisten dengan program beautifikasi kota, menurunkan kabel dari atas ke dalam tanah supaya lebih teratur dan lebih baik,” tandasnya.

(hrs/ckl)