KlikBogor – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan kendaraan dinas diduga menunggak pajak.

Kepala Disperumkim Kota Bogor, Chusnul Rozaqi mengatakan bahwa Disperumkim Kota Bogor telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas sesuai ketentuan yang berlaku dan pembayaran telah dilakukan tepat waktu sesuai jatuh tempo pada 18 November 2025.

Saat ini, pelat nomor baru juga telah terpasang pada kendaraan tersebut. Dijelaskan bahwa setiap kendaraan dinas yang dikelola organisasi perangkat daerah (OPD) telah memliki perencanaan dan anggaran.

“Perlu diketahui bahwa setiap kendaraan dinas yang dikelola OPD telah memiliki perencanaan dan pos anggaran yang tersedia,” ujarnya dikutip Kamis, 11 Juni 2026.

Ia menambahkan, kendaraan dinas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan contoh kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan kepada masyarakat.

Sebelumnya, sebuah unggahan di media sosial menampilkan kendaraan operasional pelat merah yang memiliki masa berlaku hingga Desember 2021.

Baca juga: Viral Mobil Dinas di Kota Bogor Diduga Menunggak Pajak

(hrs)

KlikBogor – SDN Pakuan Kota Bogor akan menambah ruang kelas baru (RKB). Proses pembangunan gedung sekolah ditandai dengan pre-construction meeting (PCM).

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin menegaskan pentingnya persiapan pelaksanaan revitalisasi bangunan SDN Pakuan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri PCM bersama Dinas Pendidikan, konsultan perencana, pelaksana, pengawas, dan pihak sekolah pada Kamis, 11 Juni 2026.

Menurutnya, pembahasan teknis perlu dilakukan secara matang karena kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung selama proses pembangunan.

“Anak-anak masih menggunakan ruang kelas yang ada di sampingnya, sehingga aspek keamanan, distribusi barang, dan lainnya harus spesifik betul-betul dibahas,” ujarnya.

Baca juga: SDN Cimahpar 5 jadi Percontohan Revitalisasi Sekolah Lewat Swakelola

Ia mengungkapkan, usulan penambahan RKB telah diajukan sejak 2023. Dengan tambahan ruang kelas baru ini diharapkan jumlah siswa yang belajar pada siang hari berkurang dan ke depan seluruh siswa dapat masuk pagi.

Wakil Wali Kota juga meminta pelaksana proyek mematuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan memastikan seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi. Proyek revitalisasi SDN Pakuan ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Kepala SDN Pakuan, Joko Hadiarso mengatakan, sekolah dengan 529 siswa saat ini memiliki 18 rombongan belajar, sementara ruang kelas yang tersedia belum mencukupi sehingga kegiatan belajar mengajar berlangsung hingga sore hari.

“Kami mengajukan ruang kelas baru sejak tahun 2023. Karena itu, jangan sampai anak pulang jam 5. Target saya jam 2 sudah pulang,” ujarnya.

Dalam revitalisasi ini akan dibangun empat ruang kelas baru pada bangunan dua lantai yang berada di area sekolah. Selama pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan sistem tiga shift.

Pihak sekolah juga akan turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek agar kualitas pembangunan terjaga.

Baca juga: 30 Calon Pekerja Migran Digembleng untuk Kerja ke 3 Negara

Revitalisasi SDN Pakuan dikerjakan oleh pelaksana CV Prakarsa Adhikari Semesta selama enam bulan atau 180 hari kalender. Proyek senilai Rp2 miliar ini bersumber dari APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2026.

“Pekerjaan meliputi pembongkaran eksisting (bangunan lama) terus bangun (gedung) baru. Awalnya 3 ruang kelas dan 1 ruang guru, nanti jadi empat ruang kelas semuanya. Totalnya jadi 8 ruang kelas karena 2 lantai,” kata Direktur CV Prakarsa Adhikari Semesta, Maswi Haris.

Pihaknya memastikan telah berkoordinasi dengan sekolah untuk menutup dan membatasi area proyek agar tidak diakses siswa. Hal tersebut dilakukan lantaran pembangunan berlangsung bersamaan dengan kegiatan belajar mengajar.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh pekerjaan akan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam rencana anggaran dan mutu pembangunan.

“Kami akan tetap waktu dan tetap mutu juga patuh dengan K3 agar semua sesuai RAB (rencana anggaran biaya), apalagi ini untuk pendidikan anak,” katanya.

(hrs)

KlikBogor – Suasana berbeda kini terlihat di SDN Cimahpar 5 Kota Bogor. Sekolah ini menjadi percontohan revitalisasi satuan pendidikan melalui swakelola.

Hasil pembangunan swakelola yang dibiayai anggaran pemerintah pusat ini ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada Rabu, 10 Juni 2026.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, revitalisasi SDN Cimahpar 5 ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para siswa dan juga tenaga kependidikan.

“Mudah-mudahan sekolahnya jadi semakin nyaman, semakin enak belajarnya, semakin cerdas dan kita doakan para pemimpin kita Pak Presiden, Pak Menteri, semua pejabatnya sehat dan amanah,” tutur Dedie didampingi Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin.

Baca juga: Menko PMK dan Mendikdasmen Tinjau SDN Cimahpar 5, Pastikan Revitalisasi Sesuai Target

Kepala Disdik Kota Bogor, Herry Karnadi menjelaskan, revitalisasi SDN Cimahpar 5 merupakan yang pertama pembangunan sekolah dengan metode swakelola dan anggaran dari kementerian. SDN Cimahpar 5 juga menjadi salah satu percontohan di Kota Bogor.

“Ini salah satu sekolah percontohan di Kota Bogor yang saat itu ditangani langsung Bapak Presiden dan Menteri Pendidikan. Di sini juga paling besar anggarannya dibanding sekolah lain dan dibangun dengan metode swakelola,” katanya.

Dalam swakelola ini kepala sekolah langsung menjadi pimpinan proyek, pemilihan bahan, dan penunjukan konsultan melalui e-katalog.

“Semuanya mengikuti aturan yang ditentukan kementerian. Jadi kalau selama ini pembangunan melalui transfer daerah, bantuan keuangan atau bantuan barang melalui pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ini swakelola metode terbaru yang memang diujicoba dan tahun sekarang dilanjutkan sebagai upaya untuk efisiensi anggaran,” katanya.

Baca juga: 30 Calon Pekerja Migran Digembleng untuk Kerja ke 3 Negara

Herry mengatakan, pembangunan gedung dua lantai SDN Cimahpar 5 dibiayai Rp2,6 miliar yang meliputi penambahan ruang kelas, ruang guru hingga terdapat laboratorium sekolah.

“Pembangunan cukup banyak perubahan, ruang kelas ditambah, kemudian ruang guru, toilet, laboratorium, UKS dipenuhi, termasuk furniturnya yang bikin bagus. Ini dibangun ulang. Kecuali perpustakaan yang tidak dibongkar,” katanya.

(hrs/ckl)