Connect with us

Berita

Mencari 3 Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor

Published

on

15 Calon Direksi Perumda Tirta Pakuan Lolos Seleksi Administrasi
Ketua Pansel Tiga Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Hanafi. Foto/klikbogor.

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mencari tiga calon direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor.

Melalui Panitia Seleksi (Pansel) secara resmi membuka seleksi untuk mendapatkan tiga calon yang akan mengisi jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Pelayanan dan Bisnis, serta Direktur Operasional Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor periode 2026–2031.

Ketua Pansel, Hanafi menjelaskan bahwa proses seleksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, serta Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum.

“Seleksi ini terbuka bagi profesional yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan umum maupun administrasi serta memiliki integritas dan kepemimpinan,” ujar Hanafi dalam keterangannya, Kamis, 8 Januari 2026.

Tak hanya itu, Hanafi menekankan seleksi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan terwujudnya tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kinerja layanan air minum bagi masyarakat Kota Bogor.

Sebelumnya, pihaknya telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kemendagri dan stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi terkait seleksi calon direksi agar sesuai dengan regulasi.

“Tentu harapan kami mendapatkan direksi yang profesional di bidangnya, karena ada penambahan tupoksi terkait pengelolaan air limbah dan penyesuaian SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) didasarkan pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum dan telah mendapatkan persetujuan (Kemendagri),” jelasnya.

Persetujuan tersebut tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.2/8149/Keuda, yang mengesahkan penambahan jumlah direksi di Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor ini berharap pelaksanaan seleksi direksi nanti, mulai dari tahapan pengumuman, seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) hingga wawancara berjalan lancar.

Adapun tahapan dan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan pansel, yaitu pengumuman dan pendaftaran pada 8–14 Januari 2026. Dilanjutkan, seleksi administrasi dan rekam jejak pada 15–23 Januari 2026.

Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan pada 26 Januari 2026. Kemudian, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) terdiri dari psikotes dan ujian tertulis keahlian dan penulisan makalah pada 27–28 Januari 2026, serta presentasi makalah dan Wawancara pada 10–11 Februari 2026.

Pengumuman hasil UKK pada 13 Februari 2026 dan penyampaian hasil seleksi kepada kepala daerah pada 13 Februari 2026. Selanjutnya, wawancara akhir 18 Februari 2026 (tentatif).

Penyampaian calon direksi ke Menteri Dalam Negeri dilaksanakan pada 19 Februari 2026. Penetapan calon terpilih dan pelantikan menyesuaikan terbitnya surat pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri.

Seluruh proses pendaftaran dan pengunggahan dokumen dilakukan secara daring melalui laman resmi https://pansel.kotabogor.go.id. Panitia menegaskan bahwa proses seleksi tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

(rls/hrs)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Car Free Day Diusulkan Hadir Lagi di Kota Bogor, Lokasi Baru Dikaji

Published

on

By

Car Free Day Diusulkan Hadir Lagi di Kota Bogor, Lokasi Baru Dikaji
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin saat bermain sepeda BMX usai gowes santai bersama komunitas, Jumat, 15 Mei 2026. Foto/Klikbogor

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana akan menghidupkan kembali kegiatan Car Free Day (CFD). Wacana tersebut mengemuka setelah Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, meninjau pelaksanaan CFD di kawasan Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Jenal mengatakan, kegiatan serupa sudah saatnya kembali dihadirkan di Kota Bogor lantaran memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.

Usulan untuk mengaktifkan kembali CFD tersebut telah disampaikan olehnya kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Saat ini, Pemkot Bogor tengah menyiapkan kajian teknis guna menentukan lokasi yang paling tepat tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun kelancaran arus lalu lintas.

“Semalam saya sudah menyampaikan kepada Pak Wali bahwa Kota Bogor sudah saatnya kembali memiliki Car Free Day. Apakah di lokasi lama atau di titik baru, itu akan kita kaji terlebih dahulu,” ujar Jenal kepada wartawan dikutip Rabu, 29 Juli 2026.

Baca juga: Jelang Musda, Golkar Kota Bogor Buka Pendaftaran Calon Ketua DPD

Menurutnya, menghadirkan kembali CFD tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Pelaksanaannya harus melalui perencanaan yang matang lantaran berkaitan dengan rekayasa lalu lintas, pelayanan publik, keamanan, serta kesiapan fasilitas pendukung.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat Pemkot Bogor akan menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta instansi terkait lainnya.

“Kita akan segera rapat bersama OPD terkait untuk mencari titik alternatif yang paling memungkinkan, tentunya yang tidak mengganggu fasilitas umum maupun aktivitas masyarakat,” imbuh Jenal.

Salah satu kawasan yang mulai masuk dalam pembahasan awal adalah Jalan Regional Ring Road (R3). Kawasan tersebut dinilai memiliki ruang yang cukup luas sehingga berpotensi menjadi lokasi penyelenggaraan CFD apabila hasil kajian teknis menunjukkan kelayakan.

Baca juga: CKG Kota Bogor Khusus TBC Digelar di 400 Lokasi, Dimulai Agustus

Meski demikian, Jenal menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai lokasi maupun jadwal pelaksanaan CFD.

Seluruh proses masih berada pada tahap pembahasan dan evaluasi bersama perangkat daerah terkait.

Pemkot Bogor ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru, terutama kemacetan lalu lintas atau terganggunya pelayanan publik.

Apabila seluruh tahapan kajian telah rampung dan dinyatakan memenuhi syarat, Pemkot Bogor berharap CFD dapat kembali menjadi agenda rutin yang menghadirkan ruang publik yang sehat, aman, dan nyaman.

Selain menjadi sarana olahraga dan rekreasi bersama keluarga, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat interaksi sosial sekaligus menjadi wadah pemberdayaan UMKM di Kota Bogor.

(hrs/ckl)

Continue Reading

Berita

Jelang Musda, Golkar Kota Bogor Buka Pendaftaran Calon Ketua DPD

Published

on

By

Jelang Musda, Golkar Kota Bogor Buka Pendaftaran Calon Ketua DPD
Konferensi pers pelaksanaan Musda XI DPD Partai Golkar Kota Bogor, Selasa, 28 Juli 2026. Foto/Klikbogor

KlikBogor – DPD Partai Golkar Kota Bogor resmi memulai tahapan Musyawarah Daerah (Musda) XI. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi dan hasil rapat koordinasi bersama DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat terkait percepatan konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten/kota.

​Ketua Penyelenggara Musda XI DPD Partai Golkar Kota Bogor, Eka Wardhana menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Musda di tingkat daerah ditargetkan rampung paling lambat 31 Juli 2026.

Selanjutnya, konsolidasi internal akan diteruskan ke tingkat Musyawarah Kecamatan (Muscam) hingga Musyawarah Kelurahan (Muslur).

​”Sesuai arahan DPD Jawa Barat, Musda tingkat kabupaten/kota paling lambat selesai 31 Juli. Setelah itu, kami diinstruksikan menggelar Muscam hingga Oktober dan Muslur maksimal Desember. Sehingga, seluruh konsolidasi struktur dari tingkat kota hingga kelurahan tuntas pada akhir tahun,” ujar Eka di hadapan awak media, Selasa, 28 Juli 2026 malam.

​Eka mengungkapkan, Musda XI DPD Partai Golkar Kota Bogor dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 31 Juli 2026, di Gedung Braja Mustika. Rangkaian acara akan diawali dengan ajang silaturahmi kader pada pukul 09.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan persidangan Musda mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.

​Terkait proses penjaringan pimpinan baru, panitia telah menetapkan jadwal pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor yang berlangsung singkat dan ketat.

​”Pendaftaran bakal calon kami buka mulai hari ini, Rabu (29/7/2026) pukul 00.01 WIB dan akan ditutup pada Kamis (30/7/2026) pukul 20.00 WIB. Waktu ini kami rasa cukup bagi para kader terbaik untuk memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diamanatkan dalam AD/ART partai,” tambah Eka.

​Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Musda XI, M. Aleksander, menanggapi dinamika politik yang berkembang menjelang pembukaan pendaftaran.

Ia menyayangkan adanya riak-riak atau narasi penolakan terhadap figur tertentu sebelum proses penjaringan resmi berjalan secara adil.

​”Penjaringan baru saja dibuka dan pendaftaran belum berjalan, tapi sudah ada dinamika penolakan. Harapan kami, semua kader terbaik yang ingin maju mengikuti mekanisme resmi yang ada di Juklak Pasal 2 DPP. Semua kader memiliki hak yang sama selama memenuhi kriteria baku partai,” tegas Aleksander.

​Ia menekankan bahwa panitia penyelenggara dan seluruh stakeholder Partai Golkar Kota Bogor berkomitmen untuk menjamin pelaksanaan Musda XI berlangsung secara transparan, tertib, dan berkualitas demi menjaga soliditas partai.

​”Kami mengimbau agar dinamika ini tidak mengganggu kekompakan kader. Terbukti malam ini, seluruh tahapan kita jalankan bersama dan didukung penuh oleh seluruh unsur partai. Kami ingin Musda XI ini berjalan aman, lancar, dan melahirkan kepemimpinan yang membawa kemajuan bagi Partai Golkar di Kota Bogor,” pungkasnya.

(rls/hrs)

Continue Reading

Berita

CKG Kota Bogor Khusus TBC Digelar di 400 Lokasi, Dimulai Agustus

Published

on

By

CKG Kota Bogor Khusus TBC Digelar di 400 Lokasi, Dimulai Agustus
Penandatanganan dukungan komitmen pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kota Bogor. Dok. Diskominfo Kota Bogor

KlikBogor – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), dr. Benjamin Paulus Octavianus bersama Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim; Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin; Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, M. Zainal Abidin; Dinas Kesehatan Kota Bogor, serta Lurah Pasir Jaya menandatangani dukungan komitmen pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kota Bogor, Selasa, 28 Juli 2026.

Penandatanganan komitmen tersebut menjadi bagian dari kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit di Kota Bogor.

Wamenkes menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Sekitar 10 persen kasus TBC dunia berada di Indonesia dan menempatkan Indonesia pada posisi kedua secara global.

Ia menjelaskan, pada 2020 diperkirakan terdapat 824 ribu kasus TBC di Indonesia dengan penemuan kasus sekitar 48 persen. Sementara pada 2025 diperkirakan terdapat 1.090.000 kasus dengan capaian pengobatan mencapai 80 persen.

Baca juga: Alarm HIV di Kota Bogor, DPRD Desak Pemkot Cepat Tangani

Untuk Kota Bogor, jumlah kasus TBC pada 2025 hingga 2026 diperkirakan mencapai sekitar 18 ribu kasus. Menurutnya, aparatur wilayah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG), khususnya bagi kontak erat pasien TBC yang tinggal dalam satu rumah.

“TBC merupakan penyakit menular, untuk itu orang yang satu rumah dengan penderita TBC harus dicek. Selama ini yang diobati hanya yang sakit sementara yang tidak sakit tidak diperiksa, padahal bisa jadi ini calon yang sakit di tahun depan. Karena itu tahun ini kita beri anggaran, di Jawa Barat buat CKG di 10.930 lokasi, di mana 400 di antaranya di Kota Bogor,” kata Benjamin.

Ia mengatakan, pelaksanaan CKG khusus TBC bertujuan agar seluruh kontak erat pasien TBC mendapatkan pemeriksaan dan apabila memenuhi kriteria dapat mengonsumsi Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) secara rutin sebanyak 12 kali pemberian, sehingga kuman TBC dapat ditekan.

Untuk mendukung pelaksanaan CKG di Kota Bogor, dibutuhkan sekitar empat hingga lima alat X-Ray agar target pemeriksaan dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari.

Menurutnya, apabila angka kasus TBC meningkat pada tahun depan, hal tersebut merupakan bagian dari proses penemuan kasus, namun di tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat menurun karena calon pasien telah mendapatkan pengobatan pencegahan.

“Yang terpenting Camat dan Lurah mampu mendatangkan masyarakat yang tertular dan keluarganya untuk dicek. Untuk lebih optimal dapat melibatkan pihak swasta agar CKG di 400 lokasi di Kota Bogor terlaksana,” ujar Benjamin.

Baca juga: Banjir Musiman Teratasi, Kedung Badak Usulkan Drainase Baru

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena menjelaskan, kegiatan pencanangan tracing TBC terintegrasi dengan CKG Smart.

Rencananya, pelaksanaan CKG akan dimulai pada awal Agustus hingga November 2026 dengan total sasaran sebanyak 23.200 orang di 68 kelurahan. Kegiatan tersebut akan dilakukan di 232 lokasi khusus dengan masing-masing lokasi menyasar 100 orang.

“Kolaborasi dan kerja sama semua pihak, jajaran kesehatan, aparatur wilayah, para kader kesehatan serta pihak terkait lainnya agar penemuan kasus aktif TBC terintegrasi dengan CKG dapat berjalan dengan sukses,” ungkap Erna.

Dalam kesempatan tersebut, Erna juga menyampaikan sejumlah tantangan dalam penanggulangan TBC, di antaranya koordinasi investigasi kontak di wilayah yang belum optimal, tindak lanjut pasien TBC yang berasal dari luar Kota Bogor.

“Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, edukasi dan pemahaman masyarakat yang masih rendah, stigma terhadap pasien, serta keterbatasan jumlah kader dan kendala tindak lanjut pasien dari luar wilayah,” pungkasnya.

(rls/hrs)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer