Kota Bogor Dapat Bantuan Rp6 Miliar untuk Perbaikan 300 RTLH

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menyalurkan bantuan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk memperbaiki 300 rumah tidak layak huni (RTLH).

Bantuan tersebut diberikan pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi kepada Pemkot Bogor yang dinilai berhasil dalam implementasi program perbaikan hunian melalui program hunian berkelanjutan.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki 300 unit rumah dengan nilai bantuan kurang lebih Rp20 juta per rumah.

Hal itu disampaikan Dedie Rachim seusai memimpin apel pagi di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Senin, 31 Agustus 2026.

“Saya ingin memberikan apresiasi kepada jajaran Perumkim atas anugerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, atas kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola permukiman,” ujar Dedie Rachim.

Menurutnya, Pemkot Bogor memiliki sejumlah sumber pendanaan untuk menangani persoalan RTLH. Selain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan juga berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

“Kita punya banyak sekali program untuk mengatasi rumah tidak layak huni yang berasal dari berbagai sumber, bukan hanya APBD, tetapi juga dari pihak CSR, pusat, dan provinsi,” katanya.

Baca juga: Pemkot Bogor Raih Penghargaan Implementasi Program 3 Juta Rumah

Ia mengatakan, bantuan untuk perbaikan 300 RTLH tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni. Ia juga meminta jajaran kelurahan untuk memiliki data yang lengkap dan akurat mengenai warga penerima berbagai program bantuan pemerintah.

Dedie Rachim menyebut, setiap lurah harus memiliki “buku pintar” yang memuat data warga penerima bantuan, mulai dari program perbaikan rumah, BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

“Saya tadi minta lurah harus sudah punya buku pintarnya, siapa warga yang harus mendapatkan bantuan perbaikan rumah, BPJS PBI, PKH, sehingga tidak perlu lagi verifikasi lapangan dari pusat, tapi kita sudah punya bukunya dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disperumkim Kota Bogor, Chusnul Rozaqi mengatakan bahwa instansinya secara rutin menyiapkan data serta melakukan survei awal terhadap kebutuhan masyarakat di bidang permukiman, khususnya rumah tidak layak huni.

“Kita selalu menyiapkan data dan sudah melakukan survei awal untuk kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut permukiman, khususnya rumah tidak layak huni. Pada saat pusat meminta data tersebut, kita lebih siap,” ujar Chusnul.

Baca juga: Gerakan Posyandu 6 SPM, RTLH di Kebon Kalapa Segera Direnovasi

Berdasarkan data yang telah dihimpun hingga 2024, Pemkot Bogor telah melakukan pendataan terhadap sekitar 22.000 unit rumah. Kesiapan data tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menilai perhatian pemerintah daerah terhadap penanganan persoalan permukiman.

Selain itu, Pemkot Bogor juga mendapat penilaian dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Meski memiliki keterbatasan lahan karena karakteristik wilayah perkotaan, Pemkot Bogor dinilai siap menjalankan program penanganan RTLH melalui data yang telah disiapkan.

“Kemarin kita mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah daerah berprestasi untuk program 3 juta rumah dalam pengertian rumah tidak layak huni. Sehingga kita mendapatkan kurang lebih sekitar 300 unit rumah dengan nilai masing-masing sekitar Rp20 juta, artinya (total) dapat Rp6 miliar,” jelas Chusnul.

Ia mengatakan, bantuan tersebut sangat dibutuhkan mengingat kondisi wilayah Kota Bogor yang memiliki kontur tanah beragam dan sejumlah kawasan yang rawan terhadap kondisi lingkungan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak masih cukup tinggi.

Ia menambahkan, perbaikan rumah tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan, tetapi juga mencakup pencahayaan dan sirkulasi udara agar rumah menjadi lebih layak untuk dihuni.

Tahun ini, sebanyak 300 unit RTLH di 11 kelurahan telah masuk dalam data calon penerima bantuan. Anggaran nantinya akan diberikan kepada masyarakat dengan sistem by name by address, dengan sasaran penerima berada pada kelompok masyarakat desil 1 hingga 5.

Selain bantuan tersebut, Pemkot Bogor juga akan melakukan uji coba program bedah rumah di enam titik dengan nilai bantuan sekitar Rp100 juta untuk setiap rumah.

(hrs/ckl)