KlikBogor – Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mendesak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor segera mempercepat groundchecking atau verifikasi faktual lapangan terhadap data desil masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting agar Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN di Kota Bogor semakin valid dan bantuan sosial pada periode akhir tahun lebih tepat sasaran.

Dedi Mulyono menegaskan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Dinsos Kota Bogor, pada Rabu, 8 Juli 2026, dengan agenda pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2025.

Dedi menyebut, validasi data desil tidak boleh hanya berhenti di atas meja. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi warga harus dicek langsung di lapangan agar tidak ada warga miskin yang justru terlempar dari daftar penerima bantuan.

“Dinas Sosial harus mempercepat groundchecking. Data desil ini menyangkut hak masyarakat. Jangan sampai warga yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak menerima karena datanya tidak valid,” ujarnya.

Baca juga: Rapat DPRD-Pemkot Bogor, Sepakati Revisi Surat Edaran DTSEN

Ia mengatakan, pada tahun anggaran 2026 terdapat alokasi Rp 950.359.600,00 untuk kegiatan pendataan fakir miskin atau verifikasi faktual lapangan. Anggaran tersebut harus benar-benar digunakan secara maksimal untuk memperbaiki kualitas data sosial warga Kota Bogor.

Menurut Dedi, validasi lapangan menjadi kunci penting karena data desil berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan sosial. Jika data tersebut tidak akurat, maka bantuan berpotensi salah sasaran.

“Anggarannya ada Rp900 juta. Maka harus ada percepatan kerja yang jelas. Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi pembaruan data berjalan lambat,” kata Dedi.

Ia juga mendorong agar hasil groundchecking dapat segera masuk dalam pembaruan data pada triwulan III tahun ini. Dengan begitu, data DTSEN bisa lebih valid sebelum penyaluran bantuan sosial periode akhir tahun.

Baca juga: Dari SMPN 18, Wali Kota Dedie Rachim Ajak Pelajar Peduli Lingkungan

Ia menegaskan bahwa perbaikan data bukan sekadar urusan teknis administratif, tetapi menyangkut keadilan sosial bagi warga. Pemerintah daerah, imbuh Dedi, harus memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya.

“Targetnya jelas, triwulan III data sudah lebih valid. Sehingga ketika bantuan sosial disalurkan di akhir tahun, penerimanya lebih tepat, lebih adil, dan sesuai kondisi riil masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar proses verifikasi faktual dilakukan secara serius, terbuka, dan berbasis kondisi nyata di lapangan. Karena itu, Dinsos diminta melibatkan perangkat wilayah serta memastikan aduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

“Ini soal keberpihakan kepada warga. Data yang buruk akan melahirkan kebijakan yang salah. Karena itu, validasi desil harus menjadi prioritas serius Dinas Sosial,” tandasnya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Anggota DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani menyoroti kondisi jalan yang kotor akibat aktivitas proyek trase baru Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan.

Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memperkuat koordinasi dengan pelaksana pekerjaan agar dampak negatif terhadap aktivitas masyarakat dapat diminimalkan.

Menurutnya, pengawasan terhadap kontraktor harus dilakukan secara konsisten, terutama terkait operasional kendaraan pengangkut material. Truk-truk tersebut kerap meninggalkan ceceran tanah di jalan yang berpotensi membahayakan para pengguna jalan.

“Tugas saya hanya mengingatkan Pemerintah Kota Bogor agar terus berkoordinasi dengan pihak ketiga terkait kegiatan tersebut agar kontraktor membersihkan truk pengangkut tanah yang mengakibatkan jalan menjadi kotor,” kata Edi kepada wartawan, Senin, 13 Juli 2026.

Sorotan politisi PKB dari daerah pemilihan (dapil) II Bogor Selatan ini sejalan dengan atensi yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Dedie Rachim menyatakan tidak akan segan memberikan teguran kepada kontraktor apabila tidak menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara maksimal di lokasi proyek.

Teguran ini mencuat setelah ditemukannya ceceran tanah di sekitar proyek trase baru Batutulis yang dinilai membahayakan masyarakat, khususnya bagi pengendara sepeda motor.

“Nanti saya tegur kontraktor yang tidak menerapkan K3. Saya saja ke proyek mencontohkan menggunakan helm dan rompi. Masa mereka tidak menerapkan K3,” tegasnya.

Senada, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin meminta para pekerja agar tetap memperhatikan sisa tanah hasil angkutan dari proyek menuju lokasi pembuangan. Sesuai standar operasional prosedur (SOP), area tersebut dibersihkan setiap sore.

Menurut kontraktor, hal itu dilakukan karena apabila pembersihan dilakukan secara berkala pada siang hari, dikhawatirkan akan menimbulkan kemacetan yang cukup padat. Selain itu, genangan air juga dapat mengganggu arus lalu lintas.

“Oleh karena itu, pembersihan dilakukan setiap sore oleh para petugas yang ditunjuk pihak kontraktor. Setiap sore area disemprot menggunakan alat steam kendaraan. Sudah kami pastikan bahwa proses tersebut terus dilakukan sesuai dengan SOP,” terangnya.

Perwakilan PT Promix Prima Karya, Dudung Agus mengatakan, setiap kendaraan yang keluar dari lokasi proyek dilakukan pembersihan. Pihaknya juga melakukan penyemprotan rutin satu hari tiga.

“Kami semprot pagi, siang, sama menjelang magrib pak,” ungkap Dudung saat dikonfirmasi wartawan, Minggu, 12 Juli 2026.

Dudung melanjutkan, pembersihan dengan sapu juga dilakukan. “Dengan alat sapu diikuti alat siram steam mobil. Nanti alat semprotnya saya fotokan,” katanya.

(hrs)

KlikBogor – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, menyoroti masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada Rabu, 8 Juli 2026.

​Pria yang akrab disapa Kang Rozi ini menilai, adanya SILPA di instansi yang mengurusi kesejahteraan masyarakat menunjukkan belum optimalnya penyaluran hak-hak warga yang membutuhkan.

“Satu rupiah saja SILPA di Dinsos, itu artinya ada warga miskin, anak yatim, atau penyandang disabilitas yang tertunda haknya disampaikan tahun lalu,” ujar Rozi Putra dikutip Sabtu, 11 Juli 2026.

​Baca juga: Urai Kemacetan, Pemkot Bogor Siapkan Jalan R2 Tembus Kaumsari

Kang Rozi sapaan akrabnya mempertanyakan secara mendalam apa yang menjadi penyebab utama masih tersisanya anggaran perlindungan sosial.

Menurutnya, program-program sosial yang telah dianggarkan oleh pemerintah seharusnya dapat terserap 100 persen untuk menyasar masyarakat rentan.

​Jika anggaran tersebut bersisa, lanjut Rozi, hal itu menjadi indikator kuat bahwa masih ada kelompok masyarakat yang belum memperoleh hak dan bantuan yang sudah disiapkan negara.

Selain masalah serapan anggaran, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendesak Dinsos untuk memberikan penjelasan terkait proses pemutakhiran data kemiskinan.

Ia juga meminta kepastian apakah Dinsos telah melakukan ground checking atau verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN).

​Baca juga: Rapat DPRD-Pemkot Bogor, Sepakati Revisi Surat Edaran DTSEN

Langkah tersebut dinilai olehnya penting lantaran komisi IV masih terus menerima banyak keluhan dari masyarakat. Salah satu keluhan yang paling sering muncul adalah ketidaksesuaian data desil kemiskinan, yang berujung pada gagalnya anak-anak dari keluarga tidak mampu mendapatkan beasiswa sekolah.

​”Persoalan data ini tidak hanya berdampak pada bantuan sosial, tetapi juga akses layanan kesehatan hingga beasiswa pendidikan,” tegas Rozi.

​Pihaknya meminta Dinsos untuk terus melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala dan berkala. Harapannya, tidak ada lagi program bantuan sosial di Kota Bogor yang salah sasaran atau tidak terserap akibat kendala administratif data.
​
“Kami meminta Dinas Sosial terus memperbarui dan memvalidasi data agar seluruh program bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.

(rls/hrs)