KlikBogor – Ikhtiar menjaga wajah kota tetap tertata dan nyaman, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melaksanakan korve di kawasan Taman Heulang, Kecamatan Tanah Sareal.

Diawali dengan apel di depan Mako Satpol PP Kota Bogor, korve dipimpin oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi.

Dalam kesempatan itu, Dedie Rachim melakukan penertiban bekas lapak pedagang kaki lima (PKL) yang menduduki jalur hijau, drainase, serta akses warga.

Kepada para PKL yang berjualan, Dedie Rachim juga melakukan sosialisasi terkait rencana penataan kawasan Taman Heulang.

“Rencana ke depan, kita akan membuat sebuah area khusus kuliner yang lokasinya di Jalan Kasintu. Ini merupakan aspirasi masyarakat sekitar Taman Heulang yang terganggu akibat aktivitas PKL. Kemudian, hal ini didiskusikan dengan Pemkot Bogor dan diputuskan bersama warga serta wilayah untuk membuat spot kuliner Kasintu,” ujarnya, Selasa, 21 April 2026.

Dedie Rachim menjelaskan, pembangunan spot kuliner tersebut akan dilaksanakan oleh Disperumkim Kota Bogor pada tahun ini.

Ia juga menegaskan bahwa ke depan Pemkot Bogor akan terus konsisten melakukan penataan di berbagai wilayah di Kota Bogor.

“Karena harapan masyarakat tinggi, ingin wilayahnya asri, aman, sehat, resik, dan indah,” imbuhnya.

Dalam korve ini, ia juga menemukan sambungan listrik yang digunakan oleh para PKL di lokasi berbahaya. Meteran listrik dipasang di dinding saluran air dan juga di bawah pohon, yang berpotensi membahayakan.

Dedie Rachim pun langsung berkoordinasi dengan PLN untuk dilakukan pemutusan sambungan listrik tersebut.

“Jadi, biang keladinya di antaranya adalah sambungan listrik ilegal. Selama sambungan listrik ilegal masih terpasang, kita akan terus tertibkan agar pesan ini sampai bahwa Pemkot Bogor memiliki program penataan dan ketertiban, termasuk membuat spot kuliner resmi,” ujarnya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendampingi 14 anggota Satpol PP Kota Bogor yang menjadi korban dugaan penggadaian SK. Para korban akan mendapatkan pendamping hukum secara pro bono dan penyelesaian secara bertahap.

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan hasil penyampaian informasi mereka, tentunya meminta pelayanan hukum advokasi kepada bagian hukum dalam rangka bagaimana untuk menyelesaikan persoalan mereka yang cukup lama.

“Ternyata kejadian ini sejak tahun 2024 dan ada juga yang tahun 2025. Kami melihat harus ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini kami setelah mendapatkan informasi lengkap, akan melakukan secara bertahap untuk pemulihan terhadap hak-hak mereka. Kami akan bekerja sama dengan LBH tentunya untuk menangani setiap dari anggota Satpol PP yang berbeda kasusnya,” ungkap Alma kepada wartawan.

Ia menambahkan, tindakannya nanti berupa yang pertama, setelah mendapatkan kronologi secara lengkap bahwa yang menjadi persoalan adalah pemotongan dan perikatan pinjaman ini secara pribadi. Tentu akan dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.

“Ranah ini masih menjadi kewenangan dari kami sebagai pelayan masyarakat di Kota Bogor dan ini ke depan satu langkah maju bagi kami bersama bahwa penyelesaian persoalan itu tidak semuanya harus diselesaikan dengan pemidanaan menurut kami. Jadi harus dengan cara pemulihan, restorasi dan mengajak diskusi agar persoalan ini nanti semuanya bisa selamat,” terangnya.

Alma menjelaskan, pemerintah  mengambil tindakan yang tepat dari diskusi ini dan ke depan bisa duduk bersama lagi dan mendapatkan hasil yang positif. Tentunya ini karena belum proses ke pemidanaan dan para korban masih terbebani dengan adanya tunggakan terhadap utang-utang yang cukup banyak secara pribadi.

“Walaupun tadi diketahui bukan hanya mereka sebenarnya yang harus bertanggung jawab, karena ada pihak lain yang selama ini telah mempergunakan kewenangannya untuk memanipulasi kewenangan tersebut. Kerugian kalau dari tiap-tiap orang berbeda ya, ada yang Rp500 juta lebih, kemudian ada yang tadi Rp400 juta dan ada juga yang paling kecil tadi Rp8 juta. Kalau totalnya bisa mencapai dengan Rp1,3 miliar tadi hitungannya,” jelasnya.

Sementara itu, Perwakilan anggota Satpol PP Kota Bogor yang menjadi korban, Anwar Sanusi, menyampaikan terima kasih kepada Kabag Hukum dan HAM mau membantu masalah para anggota Satpol PP yang menjadi korban. Kedepannya, mereka ingin lunas hutang ke bank dan koperasi.

“Ya, pengen lunas semuanya. Tidak ada harapan yang lain, pengen lunas. Apabila tidak selesai juga, nanti lebih ke atas lagi, mengajukan kemana. Yang jelas harus selesai persoalan kami ini,” ungkap Sanusi.

Sanusi menerangkan, kalau ditotal kerugiannya dari 14 teman-teman ini ada sekitar Rp4 miliar saat awal. Berjalan waktu sudah menurun.

“Jadi kalau tidak salah sekarang Rp1,9 miliar lagi. Sudah menurun karena angsuran berjalan. Kasusnya ini kan beda-beda ya, beda-beda versinya. Masih banyaklah. Karena ini yang terdaftar ini hanya 14 yang gede-gede kerugiannya, yang kecilnya belum. Kami tertipu perorangan, tidak ada istilah janji manis ini atau apa. Bahkan yang tadi Bapak Saifulloh, disebut pelaku untuk kepentingan kantor.  Sebagai anggota taunya siap saja membantu,” pungkasnya.

(ckl/hrs)

KlikBogor – Kelurahan Sukasari adalah salah satu wilayah di Kecamatan Bogor Timur. Dengan luas wilayah kurang lebih 48 hektar, kelurahan ini menyimpan potensi luar biasa mulai dari inovasi lingkungan, kemandirian ekonomi, hingga pelestarian industri rumahan legendaris.

​Lurah Sukasari, Surya Hasan, mengatakan bahwa wilayahnya merupakan representasi dinamika Kota Bogor yang sesungguhnya.

​“Untuk Kelurahan Sukasari sendiri bisa disebut sebagai ‘barometernya’ Bogor Timur. Semua dinamika urban ada di sini, mulai dari jumlah penduduk yang mencapai 12.246 jiwa, aktivitas ekonomi jasa yang tinggi, hingga tantangan sosial yang terus kami carikan solusinya secara kolaboratif,” ujar Surya dalam paparan program kerja dan potensi wilayah yang digelar di Aula Kelurahan Sukasari, Selasa 21 April 2026.

​Salah satu program unggulan adalah pengelolaan sampah organik yang terintegrasi dengan budidaya maggot.

Bekerja sama dengan Bank Sampah Siliwangi dan Kelompok Tani Dewasa (KTD) Mulya Tani, Sukasari berhasil mengubah limbah domestik menjadi produk bernilai ekonomi tinggi seperti pelet ikan bernutrisi.

​Surya menjelaskan bahwa inovasi pelet maggot ini mampu mempercepat siklus panen ikan lele maupun nila. Jika biasanya membutuhkan waktu dua bulan setengah, dengan pakan maggot ini, ikan sudah bisa dipanen hanya dalam waktu satu bulan setengah.

Keberhasilan ini juga diterapkan pada sistem pertanian hidroponik di wilayah Sukamulya. “Kami sudah mencoba berinovasi melalui eksperimen, ternyata dari maggot ini perkembangannya lebih cepat. Produknya pun beragam, mulai dari maggot segar, maggot kering, hingga pupuk cair yang kualitasnya lebih bagus dari pasaran,” jelasnya.

​Secara geografis, Sukasari berada di lintasan utama yang menghubungkan Kota Bogor dengan kawasan wisata Bogor Selatan dan jalur Puncak atau Sukabumi.

Letak strategis ini menjadikan Sukasari sebagai pusat perdagangan yang didukung oleh keberadaan Pasar Gembrong dan Teras Sukasari Foodcourt.

​Namun, fakta menarik yang belum banyak diketahui publik adalah status Sukasari sebagai pusat produksi kuliner ikonik.

Surya membeberkan bahwa banyak kudapan yang viral di area Suryakencana sebenarnya diproduksi di Sukasari, seperti Cungkring dan Sate Kulit.

Selain itu, terdapat industri rumahan sabun batangan tradisional, kerajinan sandal, hingga UMKM rajut yang masih eksis hingga saat ini.

​“Sukasari itu tidak hanya Roti Unyil Venus atau Asinan Gedung Dalam. Ada banyak home industry seperti pembuatan sandal yang kualitasnya pernah kita tantang untuk membuat model branded dan hasilnya terjual banyak. Kami butuh peran jurnalis untuk membantu mempromosikan UMKM ini agar lebih ‘menggigit’ di pasaran,” tambahnya.
​
​Di bidang sosial, Kelurahan Sukasari telah meresmikan Sentra Cipta Mandiri di lahan hibah Pemda yang diperuntukkan bagi rehabilitasi warga dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Selain itu, untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, telah terbentuk Koperasi Merah Putih yang kini aktif mengelola unit usaha mulai dari penjualan air mineral hingga sembako.

​Terkait infrastruktur pemukiman, meskipun 90 persen lahan di Sukasari berstatus tanah pemerintah atau sewa, pihak kelurahan terus mengupayakan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Surya mengatakan, pada 2025 sebanyak 17 unit rumah telah diakomodir, dan ke depan terdapat potensi bantuan hingga 60 unit rumah bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi.

​Pengembangan kawasan wisata air juga terus digenjot melalui kolaborasi membangun jogging track bertajuk “Sukasari Riverside” di pinggiran Sungai Ciliwung.

Area ini juga dilengkapi fasilitas kolam renang anak yang diawasi ketat oleh jajaran pengurus RT setempat.

​“Kami terus berupaya membangun peradaban yang lebih baik di Sukasari. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan insan pers, kami optimis potensi besar yang ada di sini bisa menjadi penggerak utama ekonomi Kota Bogor,” pungkasnya.

(rls/hrs)