Tata Kelola Keuangan Daerah secara Digital, Pemkot Bogor Luncurkan SMART KKI

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien dan akuntabel melalui percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dengan meluncurkan Sistem Monitoring Akselerasi Realisasi Transaksi Kartu Kredit Indonesia (SMART KKI) di Swissbell Hotel Bogor, Senin, 2 November 2026.

Diketahui, peluncuran inovasi tersebut di sela kegiatan evaluasi realisasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 dan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan APBD TA 2026 kepada seluruh perangkat daerah.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang secara resmi meluncurkan SMART KKI menjelaskan, inovasi digital Pemkot Bogor ini diinisiasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor melalui bidang penatausahaan keuangan, dengan dukungan dan kolaborasi Bank BJB dalam pengembangan sistem serta penyediaan informasi transaksi.

“Inovasi ini dirancang sebagai instrumen monitoring dan pengendalian transaksi belanja daerah melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh informasi transaksi secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau,” ungkap Dedie Rachim kepada wartawan.

Ia berharap kehadiran SMART KKI mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, mendorong ketertiban administrasi, serta memastikan ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban transaksi belanja oleh seluruh perangkat daerah.

“Dalam implementasinya, transaksi KKPD dapat dilakukan melalui tiga metode pembayaran, yaitu QRIS, kartu kredit fisik, dan online payment,” terang Dedie Rachim.

Baca juga: Gerakan Peduli Kanker Payudara di Kota Bogor Raih 2 Rekor MURI

Berdasarkan data sampai dengan 31 Oktober 2026, transaksi belanja daerah menggunakan KKPD di lingkungan Pemkot Bogor telah mencapai 13.775 transaksi dengan total nominal sebesar Rp39,37 miliar, yang mencakup seluruh metode pembayaran tersebut.

Dedie Rachim juga menyampaikan arahannya terkait delapan langkah strategis untuk perangkat daerah, yaitu bergerak cepat, bekerja terukur, perkuat koordinasi. Setiap belanja harus memberi manfaat nyata, bukan sekadar penyerapan anggaran.

Pertama adalah optimalisasi pendapatan dengan intensifikasi, ekstensifikasi, tagih piutang, dan cegah kebocoran untuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), perusahaan daerah juga aparatur wilayah.

Kedua, percepatan belanja modal dengan percepat pekerjaan fisik dan infrastruktur yang sudah siap untiluk seluruh perangkat daerah. Ketiga, efisiensi belanja dengan melakukan evaluasi kegiatan tidak prioritas kendalikan perjalanan dinas.

Keempat, manajemen kas, susun proyeksi kas sampai 31 Desember juga petakan seluruh kewajiban. Kelima, APBD Perubahan, DPA Perubahan (Perda 9/2026) diserahkan dan segera laksanakan. Keenam, transaksi digital dengan optimalkan dashboard SMART KKI untuk deteksi dini.

“Ketujuh untuk kinerja BUMD dengan tingkatkan efisiensi, pendapatan dan kontribusi PAD. Terakhir adalah lakukan monitoring dan evaluasi dengan pantau berkala, laporkan langkah konkret atas kendala,” urainya menambahkan.

Baca juga: BKAD Kota Bogor Luncurkan Smart Asset Governance Simasda, Optimalkan Pengelolaan Aset Daerah

Sementara itu, Kepala BKAD Kota Bogor, Lia Kania Dewi menerangkan, peluncuran SMART KKI dalam rangkaian kegiatan evaluasi realisasi APBD dan penyerahan DPA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini memiliki makna strategis. Selain menjadi momentum evaluasi terhadap capaian pendapatan dan belanja daerah, kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya penguatan instrumen pengendalian pelaksanaan anggaran melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Melalui SMART KKI, Pemkot Bogor tidak hanya mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), tetapi juga membangun sistem pengawasan belanja yang lebih responsif, terukur, dan berbasis data,” ungkap Lia.

Dengan demikian, sambung Lia, setiap transaksi belanja dapat dimonitor secara lebih efektif, pelaksanaan anggaran semakin tertib, serta kualitas pengelolaan APBD terus meningkat.

Ke depan, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan KKPD dan SMART KKI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, mempercepat realisasi belanja yang produktif, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“SMART KKI menjadi salah satu wujud nyata transformasi digital BKAD Kota Bogor dalam menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, efisien, dan akuntabel,” katanya.

(rls/hrs)