Pemerintahan

Siap-Siap, ASN Pemkot Bogor Akan WFH 

Published

on

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim (tengah) saat memimpin pembahasan work from home (WFH) di ruang rapat Sekda Kota Bogor, Selasa, 24 Maret 2026. Foto/Istimewa.

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai menyiapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai tindak lanjut arahan Pemerintah Pusat dalam rangka efisiensi penggunaan energi, khususnya yang masih bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) impor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan kebijakan tersebut akan diselaraskan dengan Keputusan Wali Kota (Kepwal) Nomor 800.1 Tahun 2025 yang telah diterbitkan sebelumnya. Saat ini, Pemkot Bogor tengah melakukan pemetaan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berpotensi menerapkan sistem kerja dari rumah.

“Kami akan coba lakukan pemetaan segera, terutama OPD mana yang nantinya akan diprioritaskan untuk bisa melaksanakan WFH,” ungkap Dedie Rachim usai pembahasan WFH di ruang rapat Sekda Kota Bogor, Selasa, 24 Maret 2026.

Untuk jangka pendek, Pemkot Bogor juga berencana menguatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar pelaksanaan WFH berjalan efektif dan tidak berdampak pada layanan masyarakat.

“Kami akan memperkuat sistem digital. Tapi tentu butuh waktu agar implementasinya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan arahan Pemerintah Pusat, penerapan WFH direncanakan mulai berlaku pada 1 April mendatang. Namun, Pemkot Bogor masih menunggu petunjuk teknis lanjutan sebelum menerapkannya secara resmi.

Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penerapan satu hari WFH penuh dalam satu minggu bagi ASN, dengan tetap mempertimbangkan jenis layanan di masing-masing OPD.

“Dari revisi Kepwal, apakah nanti akan diberlakukan misalnya satu hari WFH full. Ini kami masih dalam proses finalisasi dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama sudah bisa diterbitkan,” ujarnya.

Menurutnya, tidak semua OPD dapat menerapkan sistem WFH, terutama instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Seperti kelurahan, kemudian dinas yang menangani kebinamargaan dan layanan kesehatan

“Untuk itu mungkin nanti secara terbatas lakukan WFH. Tetapi untuk yang lain, apabila memungkinkan dilaksanakan WFH full,” imbuhnya.

Selain WFH bagi ASN, Pemkot Bogor juga tengah menunggu arahan dari Pemerintah Pusat berkenaan dengan penerapan WFH bagi pelajar di wilayahnya.

(ckl/hrs)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Exit mobile version