Raperda Perparkiran Kota Bogor Bakal Atur Tarif hingga Ganti Rugi

KlikBogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tengah menggarap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perparkiran. Dalam menyusun regulasi tersebut melibatkan empat komisi.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani menjelaskan, rapat dengar pendapat (RDP) digelar untuk menjaring berbagai masukan dari masyarakat dan menyempurnakan payung hukum perparkiran di Kota Bogor.

Dalam raperda inisiatif ini, lembaganya fokus pada penguatan sistem tata kelola, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta perlindungan hak-hak konsumen.

“Kami sangat prihatin, dari 115 titik parkir tepi jalan di Kota Bogor, masih banyak terjadi kebocoran PAD. Di tengah kondisi efisiensi anggaran, kita harus kreatif memperbaiki sistem pendapatan baik potensi baru maupun lama sehingga tingkat kebocorannya makin rendah,” kata Edi kepada awak media, Kamis, 29 Oktober 2026.

Ia menyebut, potensi penerimaan dari retribusi parkir saat ini mencapai lebih dari Rp5 miliar per tahun. Namun, realisasi yang masuk ke kas daerah baru sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per tahun.

Baca juga: PWI, PFI dan AMSI Kecam Dugaan Kekerasan pada Jurnalis Metropolitan di Bogor

Selain meminimalisasi kebocoran, Edi berujar, raperda ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hak bagi pengguna jasa parkir. Salah satu poin yang ditegaskan dalam regulasi ini yakni penghapusan klausul sanggahan tanggung jawab pengelola parkir.

“Di lokasi parkir sering kita jumpai dalam karcisnya tulisan ‘Kehilangan bukan tanggung jawab pengelola’. Dalam perda baru ini, kata-kata tersebut wajib dihilangkan,” jelasnya.

Edi mengatakan bahwa konsumen yang memarkirkan kendaraannya memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan di area parkir resmi.

Ia menambahkan, mekanisme ganti rugi akan diatur secara teknis melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) dan disesuaikan dengan kondisi fisik kendaraan, bukti kepemilikan berupa STNK atau BPKB, serta karcis parkir yang sah.

“Bentuk penggantian nantinya berupa uang yang disesuaikan dengan nilai pasaran kendaraan yang hilang. Tim operasional yang akan menguji nilai dan kondisinya,” imbuhnya.

Baca juga: Komisi II DPRD Kota Bogor Dorong Perda Khusus Perparkiran

Disamping itu, Edi mengungkapkan, dalam RDP masyarakat menyampaikan berbagai masukan strategis, mulai dari usulan penyesuaian tarif agar tidak memicu menjamurnya parkir liar hingga penataan batas usia dan kejelasan regulasi bagi juru parkir (jukir).

“Masyarakat juga soroti pentingnya keterpaduan regulasi lintas instansi, seperti pengelolaan parkir di kawasan Stasiun Kereta Api (PT KAI), pasar bahkan Terminal Baranangsiang yang dikelola pemerintah pusat agar tarifnya disamaratakan,” katanya.

Pihaknya menargetkan seluruh rekapitulasi masukan dalam RDP segera diserahkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk penyempurnaan naskah akademik.

Sesuai jadwal, Raperda Perparkiran masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada pertengahan November 2026 mendatang untuk selanjutnya diparipurnakan.

“Jadi target pemberlakuan perda dapat berjalan efektif mulai awal tahun depan,” pungkasnya.

(hrs/ckl)