Rakernas Perpamsi 2025 Digelar di Kota Bogor, Bahas RUU BUMD hingga Persampahan di Indonesia

KlikBogor – Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025. Agenda tahunan kali ini dibuka oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim pada Sabtu, 15 November 2025.

Rakernas digelar di The Mirah Hotel, Kota Bogor ini dihadiri oleh 29 dari 31 pengurus daerah Perpamsi yang mewakili provinsi di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

Dedie Rachim mengatakan ada beberapa materi yang dibahas dalam Rakernas Perpamsi ini salah satunya yang utama terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah disiapkan pemerintah pusat.

“Undang-undang BUMD nantinya akan terkait langsung dengan perusahaan-perusahaan daerah. Ini dapat menjadi informasi atau pengetahuan bagi kita semua,” jelasnya.

Dedie Rachim juga berharap Rakernas dapat berjalan lancar serta mampu menghasilkan keputusan strategis, termasuk pemilihan pengurus baru yang sah.

“Semoga berlangsung sukses, dan terpilih pengurus baru yang legitimate, baik melalui aklamasi maupun voting nanti,” ujarnya.

Ia mengapresiasi Perpamsi yang telah memilih Kota Bogor sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut.

“Kehormatan bagi Kota Bogor dijadikan tuan rumah Rakernas Perpamsi 2025 sehingga kita punya kesempatan memperkenalkan Kota Bogor secara lebih luas kepada seluruh anggota Perpamsi,” ucapnya.

Sementara, Ketua Umum Perpamsi, Arif Wisnu Cahyono, menjelaskan bahwa Rakernas merupakan agenda rutin yang bertujuan utama mempersiapkan rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya.

“Rakernas ini agenda tahunan, lebih ke arah mempersiapkan rencana kerja dan anggaran 2026. Setiap tahun kami mengadakan dua kali Rakernas, satu untuk persiapan tahun depan, dan satu lagi pada awal tahun terkait laporan pertanggungjawaban,” jelas Arif.

Selain itu, peserta Rakernas juga membahas sejumlah isu aktual, termasuk perkembangan pembahasan RUU BUMD dan transformasi tata kelola air minum, air limbah, serta persampahan di Indonesia.

“RUU BUMD menjadi perhatian karena menyangkut kepentingan seluruh BUMD, khususnya BUMD Air Minum. Kita berharap ada kekhususan bagi PDAM, karena tidak bisa disamakan dengan BUMD lain. Fungsi pelayanan publik harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Arif mengatakan akses air minum di sejumlah daerah masih rendah sehingga pelayanan perlu diperkuat sebelum mengejar profit.

“Bogor dan Surabaya sudah tinggi cakupannya, tapi daerah lain belum. Jadi laba bukan tujuan utama, tapi pelayanan. Untuk yang cakupannya sudah tinggi, barulah PAD bisa menjadi prioritas kedua,” katanya.

Terkait pemilihan pengurus, Arif menegaskan bahwa proses tersebut tidak dilakukan dalam Rakernas, melainkan akan dilakukan pada Musyawarah Perusahaan Air Minum Nasional (Mapamnas).

“Pemilihan tidak hari ini. Nantinya akan digelar di Surabaya pada Mapamnas ke-15,” ujarnya.

(ckl/hrs)