Raker Komisi I dan Camat: Dari Flyover hingga Banjir jadi Sorotan

KlikBogor – Komisi I DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja (raker) bersama camat se-Kota Bogor terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Bogor.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS), mengatakan secara umum capaian pelaksanaan anggaran 2025 terbilang baik, dengan rata-rata penyerapan terealisasi 95 persen.

“Kalau terkait pelaksanaan anggaran 2025, pencapaiannya menurut saya baik, rata-rata 95 persen penyerapan anggaran,” ujar STS, Rabu, 22 April 2026.

Dalam rapat tersebut, STS juga membuka ruang diskusi bagi para camat untuk menyampaikan kondisi di wilayah masing-masing, khususnya di tengah situasi pengetatan anggaran.

Kesempatan itu dimanfaatkan para camat untuk menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait infrastruktur. Beberapa wilayah yang disorot antara lain Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, yang membutuhkan pembangunan flyover di perlintasan sebidang.

Baca juga: Parkir di Jalan Suryakencana Beralih ke Sisi Kanan Diuji Coba

Kemudian, Kecamatan Bogor Utara dan Bogor Timur terkait penanganan wilayah yang masih rawan banjir. Sementara Kecamatan Bogor Barat menyampaikan bahwa wilayahnya relatif minim persoalan infrastruktur, bahkan pembangunan kelurahan di Situ Gede berjalan baik.

“Kesimpulannya, para camat ini betul-betul ingin melayani masyarakat, tetapi terkendala keterbatasan anggaran. Mereka meminta dukungan kepada Komisi I untuk mendorong percepatan pemenuhan infrastruktur,” imbuhnya.

Untuk Kecamatan Bogor Selatan disampaikan persoalan longsor di akses Jalan Batutulis. Kondisi tersebut telah berlangsung hampir satu tahun dan dikeluhkan masyarakat kepada camat dan lurah setempat.

Menanggapi hal tersebut, Komisi I memberikan informasi bahwa proses lelang proyek alih trase jalan tersebut telah dilakukan di tingkat provinsi dan saat ini memasuki tahap lelang.

“Kita berharap bisa segera dieksekusi alih trase-nya, karena jalan alternatif di Bogor Selatan itu kecil-kecil,” terang STS.

Baca juga: Pansus Kebut Raperda Status BPBD Kota Bogor Naik Tipe A

Meskipun persoalan infrastruktur bukan menjadi tugas pokok dan fungsi Komisi I, pihaknya tetap melihat pentingnya memberikan dukungan melalui ruang diskusi tersebut.

Selain infrastruktur, keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan juga menjadi sorotan. STS mengungkapkan bahwa masih banyak kelurahan yang kekurangan fasilitas seperti komputer.

“Yang paling sederhana saja, komputer. Satu kelurahan paling hanya dua sampai tiga unit, itu pun ada yang sudah tidak layak pakai. Ini anggarannya sebenarnya kecil, tapi karena pengetatan anggaran, mereka harus berjuang keras,” katanya.

(hrs)