Persiapan Pembangunan JPO, Pemkot Bogor Sterilisasi MA Salmun 

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai melakukan sterilisasi di kawasan MA Salmun, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis, 22 Oktober 2026 pagi. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO).

PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menutup perlintasan sebidang di kawasan MA Salmun. Sebagai gantinya, JPO akan dibangun untuk memfasilitasi masyarakat yang melintas. Sterilisasi dilakukan dengan membongkar sejumlah bangunan semipermanen milik pedagang kaki lima (PKL) di lokasi tersebut.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, turut meninjau proses penertiban yang melibatkan petugas gabungan itu.

“Untuk itu, dalam persiapan pembangunan konstruksi jembatan penyeberangan orang dan motor, diperlukan langkah-langkah penyesuaian di lapangan. Termasuk penertiban pedagang kaki lima di sekitar Jalan MA Salmun,” ujar Jenal dalam keterangannya.

Jenal menjelaskan bahwa penertiban tersebut memiliki dasar hukum, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021.

Baca juga: Hari Santri 2026, Pemkot Bogor Apresiasi Santri dan Pelajar Berprestasi

Penertiban dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri atas Satpol PP, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), unsur kewilayahan, serta personel TNI dan Polri.

Pemkot Bogor telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang dengan mengirimkan surat pemberitahuan sebanyak tiga kali sesuai prosedur. Selain itu, para pedagang juga diajak untuk pindah dan berjualan di dalam pasar.

Saat ini, terdapat sekitar 300 los atau kios kosong di Pasar Kebon Kembang Blok A, C, dan D. Sementara itu, jumlah pedagang yang terdampak penertiban mencapai sekitar 120 orang.

Pemkot Bogor juga meminta agar harga sewa los atau kios bagi pedagang yang terdampak penertiban ditetapkan serendah mungkin.

“Pemerintah tidak hanya membongkar, tetapi juga menawarkan solusi. Mengangkat derajat pedagang dari berjualan di pinggir jalan menjadi pedagang resmi di dalam pasar. Demi mempertahankan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Jenal menegaskan bahwa Pemkot Bogor tidak melarang masyarakat, termasuk warga sekitar, untuk berjualan. Namun, aktivitas tersebut harus dilakukan di tempat yang telah disediakan agar tidak mengganggu proses pembangunan.

Baca juga: Benarkah Kehujanan Bisa Bikin Flu? Ini Penjelasan Dosen IPB

Pemkot Bogor juga memperhatikan akses keluar masuk warga Jalan Ardio, Kelurahan Cibogor. Ia mengatakan bahwa sebagian ruas jalan di depan akses masuk Jalan Ardio sedianya akan ditutup. Namun, karena sosialisasi dinilai belum maksimal, ia meminta agar penutupan tersebut ditunda sementara.

“Penutupan besok ditunda dulu. Besok kami buat pertemuan dengan perwakilan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, warga sekitar juga akan dilibatkan dalam pembangunan JPO tersebut. Berdasarkan kesepakatan yang disampaikan, sekitar 30 warga setempat akan dipekerjakan dalam proyek tersebut.

Jenal memastikan bahwa perlintasan sebidang yang ada saat ini belum ditutup sepenuhnya. Penutupan akan dilakukan setelah tercapai kesepakatan mengenai rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan di lokasi tersebut.

“Sosialisasi ini tahapan yang sangat sakral dan tidak bisa dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi. Dinas terkait, camat, dan lurah diminta untuk menyampaikan kepada warga mengenai tanggal pemberlakuan penutupan jalan agar masyarakat dapat menyesuaikan akses jalan alternatif,” tutupnya.

Sebagai informasi, sebelum kegiatan tersebut dimulai, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin memimpin apel petugas gabungan di Plaza Balai Kota Bogor.

(rls/hrs)