Mendesak! Kota Bogor Kekurangan 1.200 Guru SD-SMP

KlikBogor – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti menyampaikan keprihatinannya terhadap krisis Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik atau guru di tingkat pendidikan dasar.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor yang digelar pada Rabu lalu.

Endah mengungkapkan, berdasarkan data terbaru yang terungkap dalam rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tahun 2024, Kota Bogor saat ini kekurangan sekitar 1.200 guru.

Jumlah tersebut melonjak dari sebelumnya yang diperkirakan hanya 800 orang. Adapun rinciannya, sekitar 900 guru dibutuhkan untuk Sekolah Dasar (SD), sementara 300 guru lainnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Ini bukan sekadar angka, ini adalah kondisi darurat yang mengancam kualitas pendidikan anak-anak kita. Kekurangan 1.200 guru, terutama di tingkat dasar, tidak bisa diatasi hanya dengan solusi tambal sulam dan merger sekolah, satu guru memegang dua kelas, atau rotasi guru ke beberapa sekolah,” ujarnya dikutip Rabu, 23 April 2025.

Menurut dia, kondisi ini tidak bisa terus didiamkan dengan dalih keterbatasan regulasi. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, khususnya Disdik diminta untuk segera mengambil langkah konkret dan inovatif dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

“Disdik tidak bisa hanya beralasan regulasi pusat. Kami mendesak agar ada kreativitas, terobosan, dan kerja ekstra untuk menuntaskan persoalan ini sebelum tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai,” ujarnya.

Endah mengungkapkan kekhawatirannya bahwa beban berlebih pada guru akan berdampak pada kualitas pembelajaran, serta kesehatan mental dan fisik para pendidik.

Ia berharap ada sinergi lintas sektor agar solusi yang diambil benar-benar berdampak nyata. Apabila hal ini terus dibiarkan, lanjutnya, bisa menjadi “bom waktu” bagi mutu pendidikan di Kota Bogor.

“Jangan sampai semangat Merdeka Belajar yang digaungkan justru terhenti karena kita gagal memenuhi kebutuhan dasar, ketersediaan guru,” kata politisi PKS itu.

Komisi IV menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini dan mendorong percepatan penyelesaian, baik melalui pengusulan formasi CPNS atau PPPK secara masif maupun skema kebijakan lainnya yang sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku.

(ckl/hrs)