Parlementaria

Komisi II Minta Perumda Trans Pakuan Terbuka Soal BisKita

Published

on

Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri. Dok. DPRD Kota Bogor.

KlikBogor – Wacana peralihan subsidi BisKita dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Bogor mendapatkan perhatian serius dari Komisi II DPRD Kota Bogor.

Dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Bogor dengan Perumda Trans Pakuan, Anggota Komisi II Akhmad Saeful Bakhri menagih lembar kerja sama yang diteken oleh Perumda Trans Pakuan dengan Kodjari terkait pengelolaan BisKita.

Menurutnya, hal tersebut menjadi penting lantaran Komisi II tidak mau dibohongi lagi terkait pengelolaan BisKita.

“Karena dari surat itu kita bisa tahu kalkulasi pembagian keuntungan antara Kodjari dan Perumda Trans Pakuan,” papar Saeful dikutip Selasa, 29 Oktober 2024.

“Dulu kan Perumda Trans Pakuan minta diselamatkan karena ingin menjadi operator Biskita, tapi sekarang katanya dikelola Kodjari,” imbuh pria yang akrab disapa ASB itu.

Bahkan dia mengatakan berdasarkan informasi yang dapatnya, unit-unit BisKita dimiliki oleh Kodjari, sehingga jika subsidi dialihkan ke Pemkot Bogor yang mendapatkan keuntungan hanya Kodjari bukan Perumda Trans Pakuan yang notabene merupakan perusahaan plat merah ini.

“Kami tidak mau APBD yang kita keluarkan tidak kembali ke kita. Karena selama 10 tahun lebih Perumda Trans Pakuan atau yang dulu PDJT tidak pernah memberikan kontribusi,” tukasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Devie Prihatini Sultani menyoroti proyeksi pendapatan Perumda Trans Pakuan di 2025 nanti.

Menurut Devie jika Perumda Trans Pakuan bisa mengelola BisKita sejak awal tentunya akan memberikan benefit yang lebih besar baik untuk keuangan perusahaan maupun kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor.

Sebab dari proyeksi yang ada, Perumda Trans Pakuan diperkirakan bisa mendapatkan laba bersih Rp743 juta mulai tahun 2025. Hanya saja Rp500 juta dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk membayar hutang gaji eks karyawan PDJT dan hanya menyisakan Rp243 juta yang digunakan untuk membayar gaji karyawan.

Dengan demikian, Devie meminta keseriusan direktur utama Perumda Trans Pakuan dalam mengelola perusahaan plat merah ini.

“Harus serius. Harus optimis. Harus terbuka. Kita tidak mau lagi hanya diberikan janji-janji tapi tidak ada hasil dan yang ada orang lain menikmatinya,” tukas Devie.

(red)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Exit mobile version