IPB University Jadi CoE Program Makan Bergizi Gratis

KlikBogor – Center of Excellence (CoE) atau Pusat Unggulan Nasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, pada Selasa, 11 Februari 2025.

Pusat unggulan nasional ini merupakan hasil kolaborasi multipihak antara IPB University, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Gizi Nasional (BGN), dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF).

Rektor IPB University, Arif Satria menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Bappenas, BGN, dan UNICEF yang menetapkan IPB University sebagai CoE untuk program MBG.

IPB University memandang program MBG sangat strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan ibu hamil di Indonesia dan pihaknya memiliki kompetensi untuk hal tersebut.

“Maka dari itu dengan program ini IPB akan berkolaborasi dengan kementerian khususnya BGN dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan menyempurnakan program (MBG),” ungkap Arif.

Ia menyampaikan bahwa IPB University ditunjuk Bappenas untuk melakukan riset berkaitan dengan menu, inovasi menu, sistem pelayanan, dan suplai bahan baku.

“Bagaimanapun juga MBG ini institusi yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan desa, karena ketika kegiatan ini menjadi market untuk produk pertanian, mungkin sebuah desa akan tumbuh baik,” imbuhnya.

Oleh karena itu, sambungnya, IPB University akan mengkonsolidasi kepentingan di Indonesia bersama BGN untuk menjadi pusat riset unggulan yang didukung oleh Bappenas dan UNICEF sebagai mitra strategis program ini.

Sementara itu, Menteri PPN yang juga Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi mengatakan bahwa program MBG merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto sejak lama, bahkan jauh sebelum ia menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Ia menyebut kepedulian Prabowo terhadap kesehatan anak-anak, ibu hamil, dan masa depan generasi bangsa, mendorongnya menginisiasi program ini. Hingga pada akhirnya, program MBG menjadi prioritas utama pemerintah saat ini.

“Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya untuk ibu hamil dan anak-anak, tapi juga untuk masa depan pembangunan Indonesia,” ucap Rachmat.

Selain itu, program MBG dampaknya meluas ke sektor ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan UMKM, pertanian dan perikanan, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Rachmat juga menekankan pentingnya pemantauan, evaluasi, studi, dampak, serta integrasi data secara rutin dalam pengembangan program. Karena itu, ia berharap CoE ini bisa menjadi bagian integral dari upaya tersebut.

“Karena itu, Pak Rektor, kami sangat mengharapkan CoE ini dapat berdiri dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan program ke depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan menyambut baik terbentuknya CoE untuk program MBG. Terlebih CoE hasil kolaborasi multipihak  menjadi sebuah dukungan yang cukup kuat kepada BGN sebagai badan sentral yang melakukan intervensi program ini.

“Kami membutuhkan kolaborasi dari semua kementerian, instansi, lembaga, masyarakat dan perguruan tinggi dan kami harus mendapatkan feedback dan masukan masukan untuk perbaikan kualitas pelaksanaan MBG sehingga menghasilkan generasi emas 2045,” ujarnya.

Dadan menjabarkan, ada tiga faktor keberhasilan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Berkaitan alokasi anggaran Rp70 triliun yang akan dilaksanakan di 2025.

“Perintah baru kami harus melakukan percepatan dan presiden sudah menyiapkan anggaran tambahan dan arahan bahwa APBN itu harus digunakan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan produktifitas, dan meningkatkan inovasi,” ungkapnya.

Menurutnya, ketiganya terpenuhi oleh BGN. Lapangan kerja akan tercipta 1,5 juta ketika program ini berjalan di seluruh Indonesia. Kemudian meningkatkan produktivitas. BGN menjadi apoteker terdekat bagi produk-produk lokal sehingga produktivitas daerah harus meningkat untuk memenuhi kebutuhan pasokan yang cukup besar.

“Satuan pelayanan itu yang mencakup 3.000 penerima manfaat membutuhkan 200 kg beras setiap hari, 350 kg ayam setiap hari, 300 telor setiap hari, 300 ribu kg sayuran setiap hari dan membutuhkan 300 sampai 500 liter susu setiap hari. Ini adalah produktifitas daerah yang harus diisi,” paparnya.

(ckl/hrs)