Di Musrenbang Ciriung, Bupati Rudy Tegaskan Penanganan Banjir-Penghijauan

KlikBogor – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam penanganan banjir dan penguatan penghijauan wilayah.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Selasa, 13 Januari 2026.

Rudy Susmanto mengatakan bahwa Musrenbang kelurahan dilaksanakan secara serentak di 19 kelurahan di Kabupaten Bogor.

Pihaknya tidak dapat hadir di seluruh lokasi secara bersamaan, namun tetap berupaya hadir langsung di beberapa kelurahan sebagai bentuk keseriusan dalam menyerap aspirasi masyarakat.

“Karena kemampuan fiskal pemerintah daerah terbatas, setiap kelurahan dan kecamatan diberikan pagu indikatif. Namun melalui Musrenbang kelurahan ini, banyak aspirasi masyarakat yang dapat kita tindaklanjuti melalui program-program teknokratik di perangkat daerah,” ujar Rudy.

Pada Musrenbang Kelurahan Ciriung, sejumlah aspirasi strategis disampaikan oleh masyarakat. Dari 15 RW, terdapat tiga RW yang masih membutuhkan penanganan banjir.

Adapun upaya yang direncanakan meliputi normalisasi saluran air serta usulan normalisasi sungai yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan PSDA, dengan tetap dilakukan koordinasi oleh Pemkab Bogor.

Selain persoalan banjir, pengelolaan sampah menjadi isu prioritas di Kelurahan Ciriung. Rudy menegaskan bahwa persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui perencanaan pembangunan 2026 serta direncanakan berkelanjutan dalam APBD 2027.

Menanggapi keberadaan bangunan di sempadan sungai, Bupati Rudy menekankan bahwa pemerintah daerah mengedepankan pendekatan musyawarah dan dialog dengan tokoh masyarakat.

Menurutnya, penataan kawasan bantaran sungai harus dilakukan dengan mengutamakan perlindungan masyarakat dan menjaga kondusivitas sosial.

“Penanganan banjir, termasuk rencana normalisasi Sungai Peugeot, kita lakukan dengan pendekatan musyawarah bersama masyarakat agar pelaksanaannya tidak menimbulkan konflik dan didasari kesadaran bersama menjaga lingkungan,” katanya.

Untuk wilayah terdampak banjir, yakni RW 1 dan RW 2 di sekitar Jalan Mayor Oking, depan ITC Cibinong hingga kawasan Anggada, juga menjadi fokus perhatian.

Normalisasi saluran air lingkungan serta penanganan penyumbatan di beberapa titik tersebut akan menjadi bagian dari upaya pengendalian banjir.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti persoalan banjir secara lebih luas yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan. Kabupaten Bogor memiliki banyak setu yang sebelumnya berfungsi sebagai penampungan air dan irigasi pertanian, namun kini mengalami perubahan peruntukan.

“Kami tidak hanya fokus pada normalisasi setu dan sungai, tetapi juga pada kebijakan tata ruang dan penghijauan wilayah,” ungkap Rudy.

Mulai 2026, Pemkab Bogor menetapkan kebijakan minimal satu kecamatan memiliki satu hektare hutan kota. Di tingkat desa dan kelurahan, juga menyiapkan aset dengan luas minimal 1.000 meter persegi untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau.

Rudy mengurai sejumlah program penghijauan telah berjalan, antara lain di ruas jalan tengah Bojonggede-Kemang, kawasan Citeureup seluas 48 hektare, wilayah selatan eks HGU Pancawati dan PTPN seluas 36 hektare, serta kawasan sekitar Stadion Pakansari.

Terkait rencana Peraturan Daerah tentang Drainase, ia berharap regulasi tersebut dapat memperkuat tata kelola saluran air agar tidak beralih fungsi dan tetap optimal dalam mendukung penanganan banjir.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus berperan aktif dalam menjaga kebersihan sungai dan lingkungan.

“Penanganan banjir dan pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Kabupaten Bogor harus berubah menjadi lebih baik, lebih tertata, dan lebih berkelanjutan,” pungkasnya.

(rls/hrs)