Cegah Stunting, Kemendagri Libatkan 38 Provinsi dan 514 Daerah

KlikBogor – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (BPD) melaksanakan diseminasi hasil penandaan, pelacakan dan evaluasi anggaran intervensi gizi pada kabupaten dan kota dalam mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Green Forest Bogor.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, TB. Chaerul Dwi Sapta, yang hadir mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah, mengatakan kegiatan ini untuk penurunan angka stunting yang melibatkan 38 provinsi dan 514 kabupaten dan kota.

Dalam kegiatan ini juga Kemendagri memberikan penghargaan kepada lima kabupaten dan kota dengan kinerja terbaik dalam percepatan penurunan stunting dari total 197 daerah yang dinilai pada 2024.

“Kita juga mengundang para Sekda provinsi serta kabupaten kota bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” kata Chaerul yang didampingi Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Selasa, 25 November 2025.

Menurut Chaerul, kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) sangat penting karena mereka memegang kendali terhadap administrasi perencanaan, khususnya untuk OPD yang berperan langsung dalam penanganan stunting.

“Pak Sekda ini kunci untuk mengontrol administrasi terhadap perencanaan, terutama bagi OPD-OPD yang terlibat dalam penanganan stunting,” ungkapnya.

Chaerul juga menjelaskan bahwa dulu istilah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) menjadi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) untuk pencegahan stunting pada 2025-2029.

“Intervensi anggaran yang kita lakukan secara top down itu bisa mengontrol sasaran bagi teman-teman pemda terhadap penanganan stunting, bukan hanya biaya dukungan tapi sasaran kepada orang-orang yang terkena stunting atau pencegahan stunting tadi,” tuturnya.

Chaerul menegaskan akan pentingnya data yang akurat. Tahun depan, peran Camat akan diperkuat untuk melakukan analisis situasi, termasuk masukan bottom-up dari kepala desa dan lurah mengenai kondisi warganya.

“Tadi Pak Wakil Wali Kota juga menyampaikan berbagai inovasi Kota Bogor terkait penguatan pendataan dan penanganan stunting. Ini harus dilakukan bersama, terutama dengan komitmen kepala daerah,” paparnya.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan intervensi spesifik dan sensitif sangat bergantung pada ketepatan data.

“Kalau pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat, dua intervensi itu tidak bisa berjalan baik,” katanya.

Chaerul menyebut bahwa transformasi kebijakan dari delapan menjadi tujuh aksi konvergensi diarahkan untuk meningkatkan akurasi intervensi penurunan stunting.

Chaerul berharap dukungan penuh dari para Sekda dan seluruh OPD, karena tanpa kolaborasi lintas sektor, percepatan penurunan stunting tidak dapat berjalan dengan baik.

“Ini juga untuk mendukung program Bapak Presiden ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan bahwa Pemkot Bogor mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kemendagri yang telah menggelar desiminasi di Kota Bogor.

“Berbicara tentang penurunan dan percepatan, segera berubah menjadi pencegahan. Saya mendapatkan mandat menjadi TP3S, saya melihat Bojonegoro dan Maros, Kota Bogor minder. Perlu mendapatkan petunjuk bagaimana percepatan stunting. Kami mendapatkan 1.491 kasus stunting jauh dari survey pemerintah pusat. Data mana yang digunakan pusat tidak berpengaruh, yang penting kami punya kader mendampingi balita, ibu hamil dan calon ibu hamil. Melihat program Kota Bogor sebelumnya Rp50 ribu dipotong sukarela kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penanganan stunting,” tuturnya.

Jenal menjelaskan untuk transparansi dan akuntabilitas, Diskominfo, Bapperida dan Dinkes membantu membuat aplikasi Bogor Bebas Stunting atau Besti tanpa dana APBD untuk percepatan penanganan stunting. Aplikasi ini menyambungkan chemistry bapak asuh dengan anak yang dibantu.

“Jadi informasi di-upload oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan bisa dimonitor setiap bulan perkembangannya. Pemerintah pusat mau gunakan survey SSG Atau SKI, terserah, tapi kami berkunjung langsung ke setiap anak. Kami intervensi langsung ke tempat anak yang menderita stunting. Itu langkah pencegahan percepatan penurunan stunting tingkat Kota Bogor. Calon pengantin paling penting diberikan edukasi,” katanya.

“Kami butuh dasar enam bulan ke depan untuk percepatan penurunan stunting ini. Data acuan yang dijadikan kami penurunan stunting. Tapi sesekali pemerintah harus mendengar bottom-up. Ini curhat dan harapan kami, pemerintah pusat sesekali bottom-up didengar bagaimana langkah mereka ASN dan TPK untuk mendampingi,” pungkas Jenal.

(ckl/hrs)