Bagian PBJ Kota Bogor Tingkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan

KlikBogor – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Sekretariat Daerah Kota Bogor mengadakan sosialisasi strategi peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Senin, 22 September 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, usai membuka kegiatan tersebut menyampaikan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengadaan barang jasa. Hal ini dikarenakan pengadaan yang baik adalah fondasi pembangunan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel.

“Urgensi peningkatan ITKP bukan sekadar angka, tapi cerminan integritas, profesionalisme, dan kualitas sistem pengadaan di OPD. Skor ITKP berdampak langsung pada penilaian kinerja organisasi, penilaian kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, kepercayaan publik dan investor, serta efisiensi anggaran dan optimalisasi hasil pembangunan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Denny juga mengapresiasi atas kehadiran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan kesediaannya berbagi ilmu. LKPP sebagai lembaga pembina dan pengawas pengadaan nasional, mitra strategis Pemkot Bogor.

“Karena itu harapan dan target untuk OPD, seluruh OPD diharapkan memahami indikator ITKP secara komprehensif, mampu mengidentifikasi kelemahan proses pengadaan di masing-masing unit, menyusun rencana aksi perbaikan berbasis data dan membangun kolaborasi lintas OPD untuk sinergi peningkatan ITKP,” jelasnya.

Denny menyatakan bahwa Pemkot Bogor berkomitmen mewujudkan pengadaan yang bersih dari KKN, efisien dan tepat sasaran, berbasis teknologi dan inovasi. Untuk target ITKP Kota Bogor, yaitu naik signifikan di 2026, bahkan menjadi role model.

“Kami meminta teman-teman OPD untuk aktif menyimak, mencatat, bertanya dan berdiskusi. Jadikan momen ini sebagai titik balik perbaikan sistem pengadaan di OPD masing-masing. Kemudian terapkan ilmu yang diperoleh secara konsisten pasca-sosialisasi,” jelasnya didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Setda Kota Bogor Hanafi.

Denny juga menyampaikan agar sekretaris di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan pengadaan.

“Jika di anggarankan (APBD) murni itu harus secepatnya di laksanakan proses pengadaan, tidak ditunda-tunda sampai sementara kedua. Sehingga jika ada hal seperti gagal lelang dan sebagainya bisa tidak terserap karena terkait dengan waktu pelaksanaan,” tandasnya.

Sementara itu, Kabag PBJ Setda Kota Bogor, Lia Kania Dewi, mengatakan nilai ITKP Kota Bogor pada 2020-2024 menunjukkan tren positif dari 2021 kategori cukup dengan angka 53,16, lalu 2022 cukup nilai 69,7, selanjutnya 2023 nilai baik poin 76,9 dan terakhir 2024 nilai baik dengan angkat 78,3. Sementara itu, ITKP yang indikator pemanfaatan sistem pengadaan nilai 25,58  sampai dengan 19 September 2025.

“Maksud diadakannya sosialisasi ini adalah peserta memahami secara utuh konsep ITKP, indikator penilaian, serta strategi peningkatannya sehingga pada akhirnya ITKP dapat tercapai sesuai dengan target tingkat kota pada masing-masing perangkat daerah,” tutur Lia.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai setelah terlaksananya sosialisasi ini, kata Lia, adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, indikator dan strategi peningkatan ITKP sesuai target tingkat kota. Kemudian, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam pencapaian ITKP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

“Menyusun rencana aksi bersama untuk meningkatkan skor ITKP 2025. Memperkuat sinergi antar OPD dan UKPBJ dalam tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel dan efisien,” pungkasnya.

(ckl/hrs)