38 Huntap di Pamoyanan Kota Bogor Siap Dihuni

KlikBogor – Sebanyak 38 unit hunian tetap (huntap) yang dibangun untuk masyarakat terdampak bencana ditargetkan rampung akhir September 2024.

Hal itu disampaikan Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah usai meninjau pembangunan huntap di Jalan Ciranjang, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan.

Syarifah mengatakan, saat ini progres pembangunan huntap sudah mencapai sekitar 80 persen. Sementara dari pelaksana pekerjaan menyampaikan selesai di September.

Setelahnya, ia memperkirakan serah terima kunci dilakukan pada Oktober mendatang. Namun dirinya belum dapat memastikan apakah di awal atau pertengahan bulan.

“Oktober-nya nggak tahu di awal atau pertengahan. Kita lihat nanti progres pekerjaannya jika sudah selesai. Nanti ada serah terima kunci lah,” kata Sekda, Selasa, 10 September 2024.

Ia memaparkan, penghuni ke 38 huntap sudah terdaftar. Mereka merupakan warga yang terdampak bencana dan tidak memiliki alas hak atas tanah karena lahan negara.

Seperti kejadian bencana longsor di Kelurahan Empang pada tahun 2023 dengan tujuh korban meninggal dunia. Mereka ada yang tinggal di bantaran sungai yang sebetulnya tidak boleh dibikin rumah. Sehingga tidak ada alternatif lain, maka harus pindah.

“Yang mengisi di 38 rumah di sini sudah ada penghuninya dan sudah terdaftar. Jadi, kita tidak membuka untuk penghuni baru. Dan tidak hanya dari Empang, ada juga dari Batutulis, Lawang Gintung,” terangnya.

Lebih lanjut ia menerangkan bahwa huntap ini merupakan program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di program ini, pemerintah yang menyediakan lahannya yang secara tata ruang harus diperuntukkan untuk pemukiman.

“Ini berproses dari tahun 2023. Kita mencoba mencari beberapa alternatif lahan akhirnya terpilihlah di sini di Pamoyanan. Dengan luas lahan sekitar 4.000 meter. Ini cukup bisa untuk 38 rumah. Dana seluruhnya dari BNPB,” ungkapnya.

Disamping itu, pihaknya ada pendampingan untuk menyelesaikan infrastruktur pendukung huntap, seperti akses jalan masuk, jaringan listrik PLN, dan air bersih PDAM.

Menurut Syarifah, sebetulnya pola huntap baiknya rumah susun. Namun, pola dari BNPB adalah rumah tunggal, sehingga pemerintah mengikuti saja.

Sekda melihat jika di Kota Bogor masih banyak rumah yang ada di bantaran sungai dan rumah-rumah itu dibangun di lahan yang tidak diperbolehkan. Untuk itu harus sudah mulai membangun rumah-rumah susun.

“Mungkin nanti akan dicari lahannya. Kalau daerah sini ada sangat bagus karena fasilitasnya jalannya sudah kita bikin untuk jalan masuk. Pemukiman ini juga ada klusternya jadi bisa terpadu ya mudah-mudahan. Nanti kita bahas juga dengan BKAD,” pungkasnya.

Dalam peninjauan itu, Sekda Kota Bogor didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh, Kepala Disperumkim Kota Bogor Rr. Juniarti Estiningsih dan aparatur pemerintah setempat.

(hrs)